JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengeritik kebijakan devisa yang diatur dalam UU Nomor 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa yang dianggap terlalu sangat bebas (liberal). Hal ini mengakibatkan tergerusnya cadangan devisa yang ada di Bank Indonesia (BI).
Menurut JK, dengan kebijakan sistem devisa yang terlalu bebas tersebut, membuat devisa hasil ekspor (DHE) lebih nyaman untuk berada di luar negeri. Padahal kalau DHE ini dibawa kedalam negeri sangat bermanfaat bagi kegiatan ekonomi nasional. “Devisa kita hanya sekitar US$100 miliar. Jadi, uang nasional harus ditempatkan di nasional. Saat ini kita sedang dilemahkan oleh uang kita sendiri,” tutur dia di Jakarta, Selasa (1/12).
Yang dimaksud oleh JK itu merujuk pada kajian BI bahwa, kebijakan sistem devisa Indonesia sudah terlalu bebas, bahkan jauh lebih bebas dari Singapura. “Saat ini banyak dollar AS hasil ekspor dari Indonesia yang ada di Singapura,” tandasnya.
Dengan kondisi seperti itu justru yang menikmati itu Negeri Singa tersebut. “Karena uangnya ada di Singapura. Bahkan uang itu dipakainya untuk melawan ekonomi kita,” papar Kalla.
Padahal sejauh ini, pemerintah melalui sejumlah kebijakannya tengah mengupayakan agar hasil dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) domestik bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. “Iya pada dasarnya kita mengerti benar bahwa ekspor itu mengeluarkan barang, tetapi kita tetap harus memikirkan dollar AS yang seharusnya masuk ke sini (Indonesia),” imbuhnya.
Kalla menjelaskan, selama ini otoritas fiskal dan moneter terus berupaya memperbaiki ekonomi nasional. “Tetapi, saat ini kami bikin kebijakan untuk kekuatan ekonomi, tapi malah dimainkan di nilai tukar rupiah,” ujarnya.
Bahkan, jelas dia, kebijakan tax amnesty untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, hal itu juga tidak direspons baik oleh pemilik dana. “Kami terisak-isak membuat tax amnesty, agar uang yang di luar negeri itu bisa masuk,” tutup Kalla. (TMY)
