TANGERANG -Perwakilan warga nelayan Kampung Baru Dadap, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Jakarta untuk meminta pendampingan hukum terkait rencana penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang, pada 23 Mei mendatang. “Iya tadi perwakilan warga Dadap baru saja dari LBH Jakarta, meminta pendampingan hukum, terkait kesewenang-wenangan Pemkab yang akan melakukan pembongkaran dan penggusuran,” terang Gunawan, Warga Dadap, di Kampung Baru Dadap Rabu (27/4).
Menurutnya, warga Kampung Baru Dadap merasa Pemkab Tangerang, hanya menjadikan alasan penggusuran area prostitusi di Dadap, untuk kepentingan swasta. “Rencana awal menutup dan menggusur praktek prostitusi yang ada disini, kami warga setuju dan sangat mendukung. Tapi kenapa kami warga juga ikut-ikutan kena gusur,” ujarnya.
Rencananya Pemkab Tangerang akan menggusur bangunan sepanjang jalan masuk lokalisasi Dadap sampai ujung pantai dengan lebar sisi kiri hingga 20 meter dan sisi kanan sampai 10 meter pada 23 Mei mendatang.
Ditempat itu rencananya, Pemkab Tangerang, akan membangun islamic center dan pusat wisata kuliner pesisir.
Namun warga, menolak jika penggusuran yang dilakukan Pemkab Tangerang, termasuk bangunan dan rumah warga nelayan Dadap.
Warga mencium upaya penggusuran oleh Pemkab Tangerang, terhadap warga nelayan Dadap berkaitan dengan rencana komersialisasi kawasan Kampung Baru Dadap menjadi Kota Baru. “Kami yakin ada kepentingan swasta disini, kami ngeh makanya kami minta pendampingan hukum dari LBH Jakarta,” pungkasnya. (Raja Tama)
