Waspada, Penjarahan Uang Rakyat Melalui Cost Recovery Migas

85
Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK)‎ Salamuddin Daeng/dakta.com

Oleh: Salamuddin Daeng

Setelah uang rakyat dikuras untuk perdagangan/komersialisasi infrastruktur, kini Pemerintahan Jokowi bersama perusahaan perusahaan migas tengah berencana menguras uang rakyat untuk membiayai perusahaan perusahaan minyak dan gas (migas) yang tengah berada dibawah ancaman kebangkrutan.

Caranya adalah dengan membayar cost recovery migas dalam jumlah yang sangat besar. Nilai cost recovery yang dibayarkan sebagai pembayaran tahun 2015 tersebut mencapai Rp 13,5 miliar USD. Jika dikalikan dengan kurs rata rata yang berlaku di Indonesia maka nilainya mencapai Rp. 182.25 triliun rupiah. (Sumber Satuan Kerja Khusus Migas, Tempo 23 Februari 2016).

Cost recovery adalah biaya yang harus ditanggung oleh Negara untuk membiayai seluruh biaya operasional semua perusahaan migas dalam menggali minyak bumi di Indonesia. Dengan skema cost recovery sesunggunya persahaan migas tidak menanggung sepeser-pun biaya dalam mengeruk minyak di negeri ini.

Nilai tersebut sangatlah besar dibandingkan dengan nilai produksi yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan minyak itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa seluruh perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia hanya menghasilkan 820 ribu barel sehari atau 295,2 juta barel setahun. Jika dikalikan dengan rata rata harga minyak senilai US $ 30 /barel, maka nilai produksi minyak Indonesia adalah senilai USD 8,85 miliar dolar atau Rp. 119,5 triliun.

Itu berarti pemerintahan Jokowi menggunakan uang dari pajak rakyat untuk mensubsidi perusahaan minyak senilai Rp. 62,5 trilun. Ini jelas merupakan tindakan yang sangat menyakitkan hati rakyat, karena subsidi yang harusnya diterima oleh rakyat justru dialokasikan untuk mensubsidi perusahaan perusahaan minyak yang mau ambruk.

Belum lagi bahwa perusahaan perusahaan disubsidi oleh pemerintahan Jokowi ini adalah perusahaan asing.

Sebagaimana diketahui bahwa asing menguasai 85% penguasaan hulu minyak dan gas nasional yang dibuktikan oleh nilai produksi mereka. Sementara Pertamina sebagai perpanjangan tangan Negara hanya menguasai sekitar 15 % sisanya.

Kebijakan Pemerintahan Jokowi yang akan menanggung cost recovery yang sangat besar tersebut jelas merupakan tindakan pelanggaran terhadap konstitusi. Subsidi yang akan diterima sebagian besar oleh perusahaan migas asing ini adalah kebijakan yang menkhianati amanat penderitaan rakyat.

Penulis adalah Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno