JAKARTA–Pemerintah diminta mengelola kuota haji secara serius. Karena kebutuhan haji di Indonesia sangat tinggi. Artinya kuota haji negara-negara Asean yang tak terpakai bisa digunakan secara legal. “Jadi ini ada calo deman di Philipina dan calo supply di Indonesia ketemu. Mereka mengatur-atur itu. Oleh karena itu ketimbang sisa kuota haji itu jadi pasar gelap. Indonesia harus bisa membicarakan masalah tersebut sehingga sisa kuota itu bisa dikelola secara baik,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Senin (22/8/2016).
Menurut Fahri, tak perlu jauh-jauh bicara kuota haji di Timur Tengah, sebut saja Iran. Negara ini pada tak melakukan boikot penyelenggaraan haji, karena protes banyak jamaahnya yang menjadi korban. “Kita bicara negara di sekitar Indonesia saja, Thailand, Myanmar dan lain-lainnya. karena banyak negara itu yang kuota hajinya tak maksimal,” tambahnya.
Fahri mengakui problem haji ini tiap tahun kuota Indonesia lebih dari 211 ribu jamaah haji. Bahkan ada yang harus antrian sampai 25-an tahun. “Nah, kebetulan ada negara tetangga yang kuota hajinya tidak dipakai (slot tersisa) inilah yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia,” tegasnya
Oleh karena itu, lanjut Fahri, DPR mendesak Presiden Jokowi maupun Menag RI Lukman Hakim Saifuddin melakukan lobi aktif terhadap negara tetangga seperti Philipina, Thailand, Myanmar, dan negara lain yang kuota hajinya tidak terpakai, untuk menghindari kasus 177 WNI yang ditangkap di Philipina. “Bisa juga melibatkan Organisasi Konferensi Islam (OKI),” ucapnya.
Selain itu kata Fahri pemerintah harus menagih janji Kerajaan Arab Saudi (KSA) untuk tambahan kuota haji 20.000 -an yang dijanjikan sendiri saat musibah Mina pada musim haji tahun 2016 lalu. “Pemerintah harus menagih tambahan kuota jamaah haji yang disampaikan langsung oleh Raja Salman seusai tragedy Mina tahun lalu itu. Sayang kalau dibiarkan,” ujarnya seranya menambahkan calon jamaah haji secara normal harus antri sampai 25-an tahun. ***
