JAKARTA-World Bank (WB) atau Bank Dunia dan Internasional Fund for Agricultural Development (IFAD) yang merupakan salah satu badan dari PBB menilai pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia telah berkembang.
Program ini berhasil dengan mengembangkan suatu program yaitu dana desa untuk meningkatkan perekonomian di desa maupun pendapatan masyarakat desa.
“Pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia telah menjadi perhatian dunia dalam Annual Meeting IMF- World Bank di Bali, bahkan World Bank akan menerapkan sejumlah model-model pembangunan kawasan perdesaan yang ada di Indonesia kepada negara-negara berkembang lainnya di dunia,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam Rapat Koordinasi pembangunan kawasan perdesaan dengan tema Memperkuat Sinergitas Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (16/10).
Menurutnya, dalam annual meeting atau pertemuan tahunan IMF – WB di Bali, Indonesia telah menjadi perbincangan terutama dengan adanya program dana desa yang dalam kurun waktu empat tahun, Indonesia telah berhasil membangun berbagai infrastruktur dasar sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan kualitas hidup masyarakat desa seperti pembangunan jalan desa, jembatan, embung, sarana air bersih, PAUD, Posyandu dan sejumlah pembangunan-pembangunan lainnya yang begitu besar jumlahnya.
“Dalam empat tahun ini kita sudah mampu membangun infrastruktur di desa dengan skala yang sangat masif yang belum terjadi di Indonesia, kemungkinan juga belum terjadi di negara-negara lainnya. Sehingga, dalam acara Annual Meeting, pembangunan-pembangunan ini juga akhirnya menjadi perhatian bagi para peserta dari sejumlah negara-negara berkembang,” katanya.
Lebih lanjut Menteri Eko menyampaikan bahwa salah satu model pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia yakni program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) telah menjadi salah satu program yang dinilai banyak diminati oleh negara-negara berkembang.
Pasalnya, Prukades yang diterapkan ini telah menjadi sebuah penghubung di antara pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian, pemerintah daerah melalui kepala daerah kabupaten dan kepala desa, dunia usaha, dan perbankan serta masyarakat dalam menjadikan sebuah kawasan berskala ekonomi besar dengan salah satu produk unggulannya yang dapat meningkatkan perekonomian desa maupun pendapatan masyarakat desa.
“Program prukades ini telah diikuti oleh sejumlah kabupaten yang tersebar di Indonesia, dengan model prukades ini pembangunan kawasan perdesaan akan semakin lebih berkembang dan maju,” katanya.
Oleh karena itu, Menteri Eko menghimbau kepada seluruh kepala daerah (Bupati) atau kepala desa untuk membuat perencanaan dalam pemanfaatan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan manusia dan ekonomi.
“Jadi, saya melihat sejumlah daerah atau desa-desa telah memiliki pembangunan infrastruktur yang sudah cukup. sehingga perlu adanya suatu perencanaan untuk penggunaan dana desa untuk pemberdayaan manusia dan ekonominya. Kami sangat optimistis dalam tujuh tahun kedepan, jumlah desa tertinggal di Indonesia akan segera terentaskan dan jumlah pengangguran di desa juga terus mengalami penurunan yang signifikan,” katanya.(*)
