JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme atau Gerak Lawan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR untuk mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pasalnya, pada level dunia, WTO telah melemahkan daya saing Indonesia, sedang didalam negeri berdampak pada meluasnya praktik korupsi dan impor pangan. “Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, ditangkap oleh KPK atas dugaan keterlibatannya dalam permainan kuota impor daging. Berdalih untuk melindungi kepentingan nasional terhadap aturan WTO yang melarang pembatasan impor, penetapan kuota impor telah menimbulkan persekongkolan antara importir dengan pemerintah. Pada konteks inilah impor produk pangan menjadi bisnis yang identik dengan praktik manipulatif hingga koruptif,” jelas salah seorang pegiat Gerak Lawan, Dani Setiawan di Jakarta, Jumat (15/2).
Konsekuensi lainnya, jelas Dani berdampak pada masifnya laju alih fungsi lahan pertanian dan hutan produktif untuk kegiatan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, yang secara langsung memperparah penindasan dan pemiskinan rakyat Indonesia, baik laki-laki dan perempuan.
Pada tahun 2012, kata dia impor produk pangan Indonesia telah menyedot anggaran lebih dari Rp 125 triliyun. Dana tersebut digunakan untuk impor daging sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam, kentang, dan komoditas pangan lain yang pada akhirnya memperparah kehidupan rakyat, utamanya perempuan. Akibat dari maraknya impor pangan, khususnya di sektor perikanan, telah menyebabkan industri perikanan indonesia sedikit menyerap tenaga kerja. Kurun 2009-2011 industri pengolahan ikan hanya mampu menyerap sekitar 250 ribu jiwa.
Tidak hanya itu, WTO juga telah menempatkan Indonesia pada posisi lemah hingga tidak berdaulat berhadapan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pada Januari 2013, Amerika Serikat (AS) telah mengajukan gugatan kepada WTO terhadap kebijakan impor produk hortikultura. Indonesia dituding terlalu protektif dan harus membuka keran impor hortikultura. “Tak lama setelahnya, AS kembali mempermasalahkan bantuan kepada petambak udang di Indonesia yang ditengarai sebagai praktik dumping. Serta tak lupa kasus rokok kretek beberapa tahun lalu,” imbuh dia.
Menurut Dani, rejim perdagangan bebas WTO telah mengancam hak bangsa dan negara kita untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian yang berguna untuk kepentingan Indonesia. Terutama dalam pemaksaan membuka keran impor, pasal-pasal dalam WTO (dan juga perjanjian perdagangan bebas, FTA) jelas menggerus kedaulatan pangan kita. Pasar dan harga domestik hancur.
