JAKARTA-Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Yorrys Raweyai mengharapkan Ketua Umum Partai Golkar yang akan ditentukan dalam Munaslub Partai Golkar mendatang tidak merangkap jabatan. Dengan tantangan dan permasalahan yang ada maka Ketua Umum terpilih harus fokus menjalankan tugasnya tanpa dibebani dengan tugas lainnya. “Saya perlu mengingatkan Golkar membutuhkan pemimpin yang full time. Karena masalah yang dihadapi Golkar cukup berat, jadi membutuhkan orang yang tidak terbagi waktunya dengan tugas-tugas lainnya,” katanya di Jakarta, Jumat (11/3).
Namun Yorrys mengelak menjawab apakah keinginannya itu karena keputusan Partai Golkar yang akan bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Karena ketua-ketua umum partai-partai pendukung tidak merangkap jabatan. “Yang jelas siapapun yang terpilih tentunya adalah orang yang memiliki komitmen untuk membesarkan Partai Golkar,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menegaskan Presiden Jokowi memiliki komitmen di awal pemerintahannya bahwa ketua umum tidak boleh rangkap jabatan.
Dia memberikan contoh sejumlah ketua-ketua umum partai yang tergabung dalam KIH seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Wiranto tidak mendapatkan jabatan apa-apa. “Makanya pengurus-pengurus PDIP lainnya yang jadi menteri, seperti Puan Maharani harus melepaskan jabatan partainya,” tegasnya.
Menurut mantan Dekan FISIP UI, kalau PAN dan Golkar masuk pemerintahan Jokowi tanpa melepaskan salah satu jabatannya, maka tentu akan membuat iri ketua umum-ketua KIH lainnya. “Kalau Golkar nanti dipimpin Ade Komarudin yang sekarang ketua DPR, apa ketua umum partai KIH atau Puan Maharani mau menerimanya?,” tegasnya.
Dikatakan Budyatna, kalau PAN dan Golkar masuk kemudian ketua umumnya merangkap jabatan. Maka ini kekalahan telak bagi KIH. “Karena PAN dan Golkar sudah mendapatkan banyak kursi di DPR, ditambah ketua umumnya rangkap jabatan dan akan dapat jatah menteri juga,” paparnya.
Kalau Jokowi meloloskan ini, lanjut Budyatna, maka bukan tidak mungkin ketua umum KIH pun meminta jabatan menteri kepada Jokowi. ”Yah tentunya mereka yang sejak awal berdarah-darah membela Jokowi tidak akan terima mereka tidak mendapatkan jabatan,” imbuhnya. **aec
