Zulkifli Hasan: Alumni Menwa Harus Jadi Pelopor Kebangsaan

Saturday 3 Dec 2016, 8 : 10 pm

JAKARTA-Ketua MPR Zulkifi Hasan berharap Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) menjadi pelopor untuk mengembalikan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Selain itu IARMI juga siap untuk diberdayakan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

Harapan itu disampaikan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional IARMI dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) periode 2016 – 2021 sekaligus pembukaan Rapat Kerja Nasional IARMI tahun 2016 di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Pelantikan dan pembukaan Rakernas ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Budi Karya, Agung Laksono, dan pengurus IARMI se-Indonesia.

Zulkifli menjelaskan selama 18 tahun reformasi telah dicapai banyak kemajuan seperti kebebasan berekspresi, otonomi daerah, dan lainnya. Meski demikian ada dua catatan di balik kemajuan itu, yaitu persaudaraan kebangsaan yang mulai rapuh dan kesenjangan. “Persaudaraan kebangsaan kita mulai rapuh. Pelajaran PMP, civic, pendidikan kewarganegaraan dihapus. BP7 dububarkan. Karena itu perilaku-perilaku kita, yang kita saksikan, jauh dari nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an,” katanya.

Karena itu, Zulkifli berharap IARMI harus menjadi pelopor mengembalikan nilai -nilai luhur ke-Indonesiaan. “IARMI harus menjadi pelopor mengembalikan nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan itu,” katanya disambut tepuk tangan sekitar 400 anggota IARMI yang memenuhi ruangan Nusantara IV.

Selain itu Zulkifli Hasan juga mengharapkan IARMI siap untuk dilibatkan dalam segala upaya pertahanan dan keamanan negara. “Saya berani mengatakan bahwa anggota IARMI adalah kader bangsa yang siap untuk dilibatkan dalam segala upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dimilikinya,” katanya.

Menurut Zulkifli, jumlah anggota IARMI kurang lebih dua juta orang bisa diberdayakan untuk bela negara. “Dengan latar belakang yang beragam mulai dari disiplin ilmu, suku, agama, dan ras serta ditopang dengan anggota yang berjumlah kurang lebih dua juta orang yang tersebar di seluruh pelosok negeri, menjadikan IARMI sebagai komponen pertahanan negara yang potensial untuk bela negara,” katanya.

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk menghindari penyelesaian masalah dengan show of force. Penyelesaian masalah perlu dilakukan dengan cara yang baik dan demokratis.

Menurut Kalla, tahun 60-an adalah jaman terjadinya pengerahan massa. “Sehingga kita tidak bisa menghindari show of force pada waktu itu,” ujarnya. Kala itu pengerahan massa menjadi suatu rutinitas dalam menyelesaikan masalah bangsa.

Karena itu Wapres mengajak untuk menghindari penyelesaian masalah dengan show of force. “Marilah kita menghindari penyelesaian masalah dengan show of force,” ajaknya.

“Karena kalau kita rutinitas dengan show of force berapa waktu kerja kita hilang, besarnya kecurigaan yang timbul, berapa biaya yang dikeluarkan. Semua itu menjadi beban keseluruhan bangsa ini kalau show of force – show of force semuanya dengan berbagai tema,” lanjut Kalla.

Meski demikian, Kalla mengakui dalam hal tertentu ekspresi memang diperlukan dan demo tidak dilarang. Namun, sebaiknya dihindari adanya show of force – show of force itu. “Dalam waktu tertentu perlu memperlihatkan ekspresi. Kita tidak melarang demonstrasi karena demo adalah hak untuk berdemokrasi. Tapi kita ingin menghindari adanya show of force -show of force satu sama lain yang bisa menimbukkan masalah-masalah baru bangsa ini,” katanya.

Kalla menambahkan, penyelesaian masalah perlu dilakukan secara baik atau secara demokratis. “Memang kita masing-masing mempunyai kebanggaan sendiri dan hak sendiri. Tapi yang paling penting adalah keutuhan bangsa ini,” ucapnya.

Don't Miss

Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I-2021 senilai maksimal Rp3 triliun, surat utang ini akan terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A bertenor 370 Hari Kalender, Seri B bertenor tiga tahun dan Seri C bertenor lima tahun.

Rilis Obligasi dan Sukuk Rp3,25 Triliun, INKP Patok Bunga Hingga 9,25%

JAKARTA-PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) berencana menerbitkan
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah

Minyak Goreng Masih Langka, Banggar DPR Desak Presiden Segera Stop Ekspor CPO

JAKARTA-Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah berani menyetop