Ustadz pun Masuk Penjara

Oleh KH Maman Imanulhaq

Ketika lapar, rakyat diberi uang hasil politik kotor. Ketika makan, rakyat diberi daging sapi hasil korupsi. Ketika membaca, Al Quran pun dicetak dengan uang korupsi

Jelang Pemilu 2014 suhu politik memanas. Meningkatnya suhu politik Indonesia disebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kejutan dengan menyatakan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq  sebagai tersangka kasus korupsi, dengan tuduhan melanggar pasal 12 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan impor daging sapi.

PKS terkenal karena mengikrarkan diri sebagai partai bersih dan bebas dari noda korupsi. Namun, kasus yang menimpa orang nomor satu di PKS itu membuka mata publik dan bahkan semakin meyakinkan rakyat Indonesia bahwa semua kader partai politik yang berdasar pada Islam, seperti PPP, PAN dan PKB, bahwa agama hanyalah kedok. Ini juga menegaskan bahwa partai-partai bernafaskan Islam itu tidak lebih sama dengan partai non agama.

Dalam posisi itu, Luthfi Hasan Ishaq tidak lebih baik daripada tersangka kasus korupsi lainnya seperti M Nazaruddin, Angelina Sondakh (Demokrat) Paskah Suzetta, Bobby Suhardiman, Hamka Yamdu, Anthony Zeidra Abidin, Zulkarnaen Djabar (Golkar), Panda Nababan, Emir Moeis, Agus Condro, poltak Sitorus (PDI Perjuangan) Bachtiar Hamsyah, Al Amin Nasution, Endin Soefihara, sofyan usman (PPP) Waode Nurhayati(PAN) Yusuf Emir Faisal (PKB).

Walaupun telah sering disebut bahwa beberapa kader PKS terlibat korupsi seperti Tamsil Linrung di badan anggaran DPR RI, dan Menteri Pertanian sejak jaman Anton Apriyantono sampai Suswono yang diduga memonopoli masalah impor daging sapi, baru kali ini kader PKS tersandung kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung, yang ditangkap adalah Presiden PKS. Luthfi Hasan Ishaq. Dan kali ini, PKS tersandung oleh batu yang ditaburnya sendiri.

KPK bergerak dengan data yang valid, informasi akurat serta bukti yang cukup sehingga berani langsung menetapkan LHI menjadi tersangka. Dukungan publik kepada KPK membuat lembaga pemberantasan korupsi ini KPK semakin tajam dalam melakukan penindakan. Jargon “Bersih dan Peduli” yang diusung PKS harus diterima para kader sebagai senjata makan tuan, kalau boleh dibilang begitu.

MUNAFIK

Kepada penulis, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 7 Desember 2009 di Kantor PBNU mengatakan, “Negeri ini tidak akan pernah hancur karena bencana apalagi karena perbedaa. Negeri ini hancur karena kebejatan moral. Dan itu adalah prilaku korupsi”.

Pernyataan itu saat ini membuat penulis gelisah. Kegelisahan karena para koruptor menyembunyikan perilaku mereka dibalik jubah agama yang sakral dan putih tak bernoda. Berapa juta rakyat yang dicuci otaknya dengan slogan “Bersih dan Peduli” dan beranggapan bahwa perilaku panutan mereka memang demikian adanya? Bukankah ini munafik namanya ?

Indonesia adalah negara yang paling relijius di dunia. Hampir tidak ada toleransi terhadap pilihan untuk tidak beragama. Pada saat yang sama Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Setidaknya, lebih dari 80 persen dari 220 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Akan tetapi realitas yang terjadi menunjukkan posisi yang sangat ironis, sebagai negara yang paling relijius ternyata juga sekaligus menjadi negara terkorup di dunia.

Melihat kenyataan di atas, munculah keprihatinan atas apa yang terlihat pada saat ini. Persoalan di Indonesia ternyata tidak hanya persoalan moral saja tetapi juga mental. Para pemimpin negeri ini mendidik rakyat bermental munafik. Para negarawan kita menanamkan budaya berpura-pura. Sekian ratus juta rakyat Indonesia hanya makan dari kemunafikan dan kepura-puraan para pemimpinnya. Para pemimpin bangsa sekarang membangun ‘gunung es’ bagi rakyatnya.

Suka atau tidak suka, ini merupakan kegagalan dari pemerintahan sepuluh tahun dari Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Pemerintah Indonesia ini bukan saja gagal dalam memberantas korupsi tetapi ternyata memberi ruang tumbuhnya korupsi sebagai aksi korporasi berjamaah.

Negara Indonesia adalah negara hukum dan peraturan. Sejak tahun 1950-an tercatat lebih dari 13.000 peraturan perundang-undangan telah dihasilkan oleh republik ini. Jumlah ini belum termasuk peraturan-peraturan turunan di bawahnya (derivative). Jangan-jangan, dengan melihat kenyataan penegakan hukum dan perilaku korupsi yang ada, ribuan ketentuan hukum itu dihasilkan dari uang korupsi juga, yang merupakan hasil negosiasi para pemangku kepentingan.

Kejahatan korupsi adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Ia tidak hanya membuat rakyat lapar, tetapi juga membuat masyarakat bermental munafik, penipu dan kleptomaniak. Korupsi  termasuk kolusi dan nepotisme (KKN) adalah kejahatan yang lebih berbahaya daripada narkoba.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apalagi yang bisa digunakan sebagai senjata untuk menghapus tindak korupsi di Indonesia, jika ternyata para pembuat hukum, pengawas hukum dan pelaksana hukum ternyata juga korupsi ?

LALU ?

Tegaknya hukum akan menjamin tegaknya pemerintahan yang baik dan bersih. Jika para pemimpin bangsa tidak lagi dapat dipercaya, kekuatan rakyatlah yang akan melakukan pembaruan. Rakyat akan memberi tsawab (kesejahteraan dan penghormatan) atau juga menjatuhkan iqab (hukuman) bagi para pemimpin bangsa yang hanya menjual slogan serta citra.

 

Dalam MUNAS Alim-Ulama di Jakarta pada Juli 2002, NU mengatakan, koruptor jangan dishalati sebelum ia mengembalikan uang jarahannya. Fatwa demi memberikan sanksi sosial ini tidak lain sebagai pintu masuk bahwa korupsi adalah faktor utama kebangkrutan negeri. Dari fatwa mati inilah, lahir gerakan-gerakan sistematis tentang pola keterlibatan agamawan untuk memerangi korupsi dalam konteks kesejahteraan sosial.

Menurut ulama NU, korupsi merupakan pengkhianatan berat terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, keharaman korupsi melebihi dari tindakan pencurian (sariqah) dan perampokan (nahb). Korupsi dalam berbagai bentuknya misalnya suap (risywah), mark up (khiyanat), penggelapan (ghulul) dan pemerasan (muksu) adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi menguntungkan diri dan kelompoknya serta merugikan negara dan rakyat banyak. Hukumannya adalah ta’zir sesuai dengan berat ringannya kerusakan yang ditimbulkan dan bisa diperberat sampai hukuman mati.

Pilihan kepada agamawan sebagai corong gerakan antikorupsi menunjukkan bahwa agama sejatinya tidak hanya mengurusi persoalan peribadatan saja, tetapi  juga berfungsi sebagai kekuatan maha dahsyat untuk memerangi korupsi.

Bangunan fikih diatas menjadi landasan kuat bagi ulama NU untuk melakukan gerakan antikorupsi. Fungsi kontrol sosial dari para agamawan untuk mencegah korupsi dilakukan dengan terus menerus mencermati kebijakan publik terutama melewati anggarannya, karena dari situlah sumber utama penyelewengan bermula. Kontrol kebijakan paling vital ini demi menghindarkan pejabat publik dari penyalahgunaan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan melawan tuntutan keadilan.

Politisi Partai berbasis Islam seharusnya punya misi dakwah yang jelas yaitu mampu merefleksikan semangat keagamaan yang ia miliki terhadap realitas kehidupan: peradaban, keadilan, nilai keagaaman, dan persatuan yang terpuruk yang akhirnya melahirkan masyarakat yang mengalami kekerasan, ketidakadilan, pembedaan (diskriminasi), dan peminggiran (marjinalisasi) baik secara struktural maupun kultural. Itulah “aqidah” yang harus dimiliki para Politisi Partai Islam ini. Bukan justru terjebak pada ideologi transnasional dan transaksional. Kaifa hal, ya Ustadz?.

 

Penulis adalah Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMPAK) dan Pengasuh Pesantren Al Mizan, Majalengka, Jawa Barat

 

Baca :  Pesan Untuk Para Miliyarder