JAKARTA-Meski pengawasan pupuk subsidi sudah diperketat namun kenyataannya penyelewengan masih saja terus terjadi.
Modus operandi yang digunakan oleh para mafia pupuk adalah dengan cara menukar karung pupuk berlabel subsidi dengan tidak berlabel subsidi dan dijual ke perkebunan-perkebunan besar.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman diam sudah menangkap 20 pengusaha yang kerap mengoplos pupuk bersubsidi di Indonesia untuk menguntungkan dirinya sendiri layaknya mafia.
Ke-20 mafia pupuk tersebut ditangkap dari sejumlah provinsi besar di Indonesia.
“Di Jawa Timur ada enam yang tertangkap, kemudian di Jawa Tengah juga ada enam dan sisanya terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Sulawesi Selatan,” ujar Amran saat meninjau lokasi panen dan tanam Kelompok Tani Mekar Sari di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Malang, Kamis (26/2).
Amran mengatakan, para mafia pupuk biasanya mengoplos pupuk bersubsidi dan pupuk biasa lalu menjualnya ke para petani dengan harga mahal.
Mereka sudah lama melakukan praktik itu, bahkan di antaranya sudah ada yang membuat pabrik.
Sayangnya, Amran enggan menyebut nama 20 mafia pupuk bersubsidi ini.
Dengan tegas Amran mengingatkan, pemerintah tak akan segan mencabut izin usaha perusahaan atau kelompok-kelompok distributor pupuk bersubsidi yang terbukti melakukan pengoplosan atau menghambat penyaluran pupuk.
“Bahkan, kami akan pidanakan mereka dan saya sudah berkoordinasi dengan setiap Kapolres untuk segera menindak para pelaku tersebut,” katanya
Beberapa waktu lalu, Aktifis Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Agus Prassetyo, mengatakan mafia pupuk tidak pernah kehabisan akal mencari cara dan celah untuk terus melakukan penyelewengan.
Ini karena penyelewengan pupuk subsidi dianggap sebagai bisnis yang menggiurkan ditambah dengan lemahnya sanksi hukum bagi si pelaku penyelewengan.
Bukan itu saja, disparitas atau perbedaan harga yang sangat jauh antara pupuk subsidi dengan non subsidi juga pemicu hasrat oknum untuk melakukan penyelewengan.
“Adanya mafia pupuk pasti ada hubungannya dengan BUMN-BUMN yang memproduksi. Jadi, sudah menjadi lingkaran setan mafia pupuk, dan tidak tetutup kemungkinan para petinggi BUMN sektor produksi pupuk dan petinggi petinggi kementerian pertanian pun ikut terlibat dalam langkanya pupuk bersubsidi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan setiap koperasi tani di seluruh daerah untuk berperan dalam menyalurkan pupuk.
“Sehingga pupuk langsung bisa dibeli oleh petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah karena pendistribusiannya terpusat di setiap koperasi-koperasi yang telah ada,” ungkap Puspayoga di Jakarta, Minggu (22/2).
