Bailout Century Tidak Tepat

ilustrasi

JAKARTA-Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merupakan keputusan yang tidak tepat. Pasalnya, Bank Century merupakan perusahaan terbuka.  

Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta,  Selasa (10/9).

”Dia (Bank Century) kan perusaahaan Tbk (terbuka) yang sahamnya tidak aktif diperjualbelikan pada saat itu. Karena enggak aktif diperjualbelikan ya enggak sistemik,”  tegas Fuad.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan mantan Deputi Pengelolaan Moneter Devisa Budi Mulia dan mantan Deputi Bidang Pengawasan Bank Indonesia Siti Chalimah Fajriyah sebagai tersangka pada 21 Desember 2012.

Budi Mulya merupakan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia. Dia disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait kucuran dana bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Kasus Bank Century diawali setelah adanya pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun guna menyelamatkan Bank Century. Pengucuran dianggap perlu guna menyelamatkan Bank Century karena dikhawatirkan memberikan dampak sistemik.

Baca :  Di Tengah Pandemi, DPK BTN Melonjak 18,7 Persen

Fuad sudah tiba di Kantor KPK sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan batik coklat lengan panjang.

“Saya diminta untuk memberikan keterangan soal Bank Century. Kan saya pernah  rapat jadi narasumber dulu,” jelas dia.

Bersama Fuad, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan atas nama Noor Rochman. Dia adalah mantan Ketua Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. Fuad dipanggil untuk memberi keterangan dalam perkara pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) senilai Rp6,7 triliun dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pandangannya tersebut sudah dikemukannya kepada penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan tadi. Salah satu dasar pernyataannya adalah pengamatannya di pasar modal.

Namun, Fuad enggan menjelaskan lebih jauh soal pernyataannya tersebut. Ia hanya bersedia mengungkapkan dirinya memang pernah mengikuti rapat yang diduga berkaitan dengan Bank Century pada 21 November 2008.

Baca :  BNI Syariah Dukung Pengembangan Halal Entertainment Lewat Animasi Riko The Series

“Waktu itu saya hadir sebagai narasumber. saya ditanya apa yang saya dengar dan apa yang saya sampaikan saat itu,” jelasnya.

KPK telah menangani kasus itu sejak 2010. Pimpinan KPK menyatakan telah menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century. Di antaranya mengenai temuan beberapa kejanggalan terkait proses pemberian dana talangan kepada Bank Century.

Kejanggalan tersebut yaitu menyangkut merger dan akuisisi Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko menjadi Bank Century. Selanjutnya, mengenai FPJP kepada Bank Century, termasuk penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Namun dalam perjalanannya, muncul kejanggalan yang terungkap dari kelembagaan Komite Koordinasi yang menyerahkan Bank Century ke LPS pada 21 November 2008. Hal ini ternyata belum pernah dibentuk berdasarkan undang-undang.

Penggunaan dana FPJP dan penyertaan modal sementara dan temuan praktik tidak sehat serta pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lain menyangkut pengelolaan Bank Century yang merugikan bank tersebut.

Baca :  Total Simpanan Bank Umum Desember 2019 Rp6.077.379 Miliar

Sebelumnya, mantan pemilik Bank Century Robert Tantular mengatakan LPS secara sepihak memutuskan untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga membailout bank tersebut.

“Itu tidak pernah ditanya setuju tidak setuju, langsung diambil alih oleh LPS secara pihak,” kata Robert Tantular seusai menjalani pemeriksaan sekitar 9 jam di Gedung KPK, Jakarta (9/9).

Robert pun berkelit bahwa tidak mengetahui peningkatan bailout Bank Century dari Rp1 triliun menjadi Rp6,7 triliun.

Menurut Robert, hal itu selalu diungkapkan pada waktu 2010, namun media selalu memblackout dirinya

“Pencairan Rp6,7 triliun itu waktu itu, saya sudah di dalam Mabes Polri. Jadi tidak mengetahui masalah Rp6,7 triliun,” ujarnya.