Paradoks MK Pasca Heboh Akil Mochtar

Dari aspek fakta, persoalan yang dimunculkan oleh MK benar-benar membuat kita geleng-geleng kepala.

Namun, syukurlah beberapa waktu kemudian BNN mengumumkan Akil negatif narkoba. Pertanyaan kemudian, milik siapa barang-barang haram di laci Akil tersebut?

Teka-teki inilah yang harus segera dijawab aparat agar tidak berkembang spekulasi yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tim penyidik yang menemukan benda tersebut.

OTT KPK terhadap Ketua MK dan sejumlah orang lainnya merupakan tamparan keras bagi semangat penegakan hukum di negara ini.

Kasus yang melibatkan Ketua MK ini pun bisa membunuh optimisme rakyat ingin melihat terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum.

Sebab, MK sebagai penjaga tegaknya konstitusi pun sudah jebol oleh uang suap.

Baca :  Daniel Yusmic dan Suhartoyo Ucap Sumpah Jabatan sebagai Hakim Konstitusi

Apa yang terjadi pada MK benar-benar memprihatinkan.

Dalam konteks korupsi di Indonesia, kasus ini menggenapi pandangan bahwa korupsi di negara ini terjadi di seluruh lini institusi negara.

Publik akan berpandangan bahwa tidak salah jika pengamat lokal maupun asing menilai Indonesia sebagai salah satu negara dengan praktik korupsi paling marak di dunia.

Karena itu, tidak mengherankan jika OTT KPK terhadap Ketua MK segera menjadi pemberitaan di berbagai belahan dunia.

Republik ini terus menerus dipermalukan oleh orang-orang yang diberi amanah untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.

Hikmah

Setelah melakukan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara, akhir pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi memberhentikan sementara Akil Mochtar dari jabatan ketua MK. “Dengan kewenangan yang saya miliki, saya memberhentikan sementara Ketua MK saudara Akil Mochtar,” demikian pernyataan presiden dalam jumpa pers.

Baca :  Akademisi: Hakim Harus Bebas Dari Tekanan

Presiden kemudian menunjuk Komisi Yudisial (KY) untuk kembali mengawasi hakim konstitusi. Usulan ini akan dituangkan dalam Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang akan diajukan ke DPR.

Respon presiden memang pada tempatnya. Tetapi, khalayak paham bahwa respon yang demikian tidak mampu menghilangkan noda, pun sama sekali belum menyelesaikan persoalan. Masalah utamanya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK dan komunitas hakim.

Diyakini bahwa memulihkan kredibilitas MK dan komunitas hakim menjadi pekerjaan teramat berat.

Sebab, bukan baru kali ini oknum hakim terjaring aparat penegak hukum akibat ulah tak terpuji.

Dengan kasus suap yang melibatkan Ketua MK, lengkap sudah perbuatan tercela oknum hakim. Dari oknum hakim level terbawah hingga oknum hakim agung dan ketua MK terjaring operasi penegakan hukum.

Baca :  Politik Ekonomi Tanpa Militansi