Paradoks MK Pasca Heboh Akil Mochtar

Sudah sepatutnya untuk mencemaskan perubahan ekstrim persepsi publik mengenai masa depan penegakan hukum di negara ini.

Kalau hakim konstitusi pun sudah goyah menghadapi uang suap, benteng keadilan mana lagi yang masih bisa diandalkan pencari keadilan di negara ini?

Pesimisme seperti ini sebenarnya telah berkembang di ruang publik sejak sejumlah oknum dari institusi penegak hukum, termasuk oknum hakim, terjaring kasus suap atau korupsi.  

Tidak mudah untuk merubah pesimisme itu menjadi optimisme. Sebab, tidak ada yang tahu kapan negara ini bisa mereduksi perilaku korup para oknum birokrat, termasuk pejabat penegak hukum.

Kini, situasinya terbilang pelik untuk dipahami. Masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah; antara memercayai harapan baru yang coba dibangun MA dengan kemampuan penyelenggara negara memulihkan kredibilitas MK plus komunitas hakim.

Baca :  Ketika Sengkuni Menjadi Brutus

Muncul keprihatinan karena harapan baru yang dibangun MA praktis tenggelam oleh tingginya gelombang pemberitaan kasus suap Ketua MK.

Yakinlah bahwa siapa pun yang terpilih menjadi ketua MK yang baru dengan mekanisme pemilihan yang independen dan transparan sekali pun, kredibilitas MK tidak otomatis pulih.

Kini, masyarakat hanya ingin menuntut dan melihat bukti tentang praktik hakikat keadilan dan hukum yang ditegakan sebagaimana seharusnya.

Dalam konteks ini, berhentilah berwacana dan bicaralah seperlunya.

MA, misalnya, telah memberi satu bukti dengan memperberat hukuman bagi terdakwa koruptor lewat keputusan kasasinya. Masih ada beberapa kasus yang juga sedang berproses di MA. Publik berharap MA konsisten.

Namun, melipatgandakan sanksi hukum bagi terdakwa koruptor itu ternyata belum cukup.

Baca :  Boediono Makin Mulia Jika Datang

Pertanyaan public selanjutnya yang belum terjawab hingga kini adalah bagaimana mekanisme hukum akan memperlakukan kekayaan para koruptor yang dikumpulkan dari hasil korupsi?

Kalau seorang pencuri ketahuan dan terbukti mencuri, dia wajib mengembalikannya kepada pemilik barang. Begitulah cara masyarakat kebanyakan memahami persoalan.

Artinya, kalau seorang terdakwa terbukti melakukan korupsi, maka semua yang dikorupsi harus dikembalikan kepada negara dan rakyat.

Artinya, pengadilan Tipikor harus merampas apa pun milik koruptor yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi.

Jelas bahwa ada hikmah dari keputusan kasasi MA terhadap terdakwa koruptor maupun langkah KPK menyergap Ketua MK.

Dua peristiwa ini adalah terapi kejut yang diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi penguasa yang berperilaku korup dan keranjingan memburu uang suap.

Baca :  Jangan Lagi Salah Memilih Presiden

Terlepas dari itu semua–harapan kita, kendati Kredibilitas MK saat ini memang sudah di bawah titik nol, tetapi pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono jangan ikut-ikutan mendeligitimasi lembaga tersebut.

Sebaliknya, pemerintah bersama semua lembaga tinggi negara harus segera bekerja keras memulihkan kredibilitas MK di mata rakyat. Fungsi MK untuk membuat keputusan-keputusan yang legitimate harus ditegakan.