Jangan Lagi Salah Memilih Presiden

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo

Oleh: Bambang Soesatyo

MEWUJUDKAN kesejahteraan rakyat butuh perubahan pendekatan dalam pembangunan ekonomi nasional. Rakyat sudah memberi pesan sekaligus menanam benih perubahan itu dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) yang sekaligus menentukan partai pemenang pemilu baru-baru ini. Elit politik terutama partai pemenang pemilu tersebut  harus mampu memaknai tuntutan perubahan itu. Tuntutan itu sederhana saja. Pembangunan nasional  harus fokus membangun manusia Indonesia dalam arti sebenar-benarnya. Pada aspek pangan, konteksnya tidak hanya cukup, tetapi juga terjangkau.  Tidak seperti kondisi terkini; stok bahan pangan dikatakan mencukupi, tetapi daya beli sebagian besar rakyat yang rendah tak bisa menjangkau harga sejumlah komoditi bahan pangan. Misalnya, harga daging sapi yang masih sangat mahal.

Baca :  BBM Naik, PDIP Kena Getahnya

Tak kalah pentingnya adalah aspek papan atau perumahan rakyat. Masih banyak warga di banyak daerah, termasuk perkotaan seperti Jakarta,  yang bermukim di rumah tak layak huni. Selain itu, Pembangunan nasional pada akhirnya juga harus mampu memberi jaminan dan layanan kesehatan yang layak bagi semua lapisan masyarakat. Dan, semua anak usia belajar harus mendapat akses mengikuti kegiatan belajar hingga perguruan tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidaklah cukup. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas agar bisa menyelesaikan sejumlah masalah, seperti terciptanya lapangan kerja baru dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Pembangunan tidak boleh lagi terpusat di Jawa. Berapa pun biayanya, negara harus berani membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, utamanya di Indonesia bagian timur dan tengah.

Baca :  Negarawan Lahir dari DPT yang Jujur

Seperti itulah kurang lebih tuntutan perubahan yang dikehendaki rakyat. Memang, beberapa program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat sudah diterapkan. Tetapi realisasinya masih sangat terbatas, dan sekilas penuh hambatan, utamanya karena human error atau korupsi. Tetapi faktor hambatan ini tak bisa dijadikan alasan. Negara cq pemerintah harus mampu memastikan semua program yang berkait dengan ambisi membangun manusia itu harus berjalan lancar dan tepat sasaran. Artinya, pemerintah harus efektif.

Pileg 2014 memunculkan dua pesan. Pertama, menjatuhkan hukuman kepada partai pemerintah. Kekalahan telak partai pemerintah mencerminkan ketidakpuasan rakyat. Mungkin benar bahwa per statistik, pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata di atas 5 persen dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun, rakyat merasakan sendiri bahwa tingginya pertumbuhan itu tidak bertransmisi pada kesejahteraan banyak orang. Itu sebabnya, masyarakat tidak antusias menyikapi pertumbuhan yang tinggi itu. Bahkan, sering muncul pertanyaan: seperti apa sih nilai tambah pertumbuhan itu bagi rakyat kebanyakan? Pesan kedua, harus ada perubahan pendekatan dalam pembangunan nasional. Pembangunan harus fokus pada pembangunan manusia Indonesia. Itulah kehendak rakyat  yang semestinya didengar oleh semua partai politik (Parpol) yang akan menentukan arah perubahan  dalam lima tahun ke depan.

Baca :  Perangi COVID-19, KADIN Bersama Tzu Chi Galang Dana Rp500 Miliar