Pengamat: Rakyat Ditipu Oleh Manajemen “Koalisi”

JAKARTA-Pengelompokkan partai politik menjadi dua kubu paska pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diakhiri. Pasalnya, regrouping parpol semacam itu merugikan rakyat. “Semestinya, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus dibubarkan dan sama-sama mengepankan urusan membangun bangsa,” ujar pengamat politik yang juga peneliti senior dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus di Jakarta, Rabu (29/10).

Seperti diketahui, pertarungan politik antara KMP vs KIH masih terus mewarnai panggung politik nasional. Konflik terkini dipicu oleh sikap KMP yang menyapu bersih seluruh pimpinan Komisi di DPR. Tak terima dengan keputusan tersebut, partai yang tergabung dalam KIH menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR.

Menurut Lusius, mosi tidak percaya dari KIH ini terhadap pimpinan DPR membuat lembaga itu tidak akan bisa bekerja. Anggota DPR ini tersandera oleh diri mereka sendiri dan membuat tidak bisa bekerja untuk rakyat yang memilih mereka. “Jika dua koalisi tetap ngotot, maka yang rugi adalah rakyat. DPR dengan konflik koalisi seperti ini tidak akan maksimal bekerja. Sudah sebulan mereka dilantik, tapi ribut-ribut kursi antar dua koalisi mewarnai parlemen hingga banyak anggota DPR bak pengangguran saja di senayan. Padahal pemerintah sudah tancap gas. Lalu bagaimana parlemen mau melakukan tugasnya jika dua koalisi terus “berperang”? tanya Lusius retoris.

Sistem paket, lanjutnya, menghalalkan elit partai sebagai penentu berbagai kebijakan di parlemen. Dia menghapus kemajemukan entitas mandat politik warga negara saat pemilu. Sistem paket dengan dua peta koalisi menjadikan parlemen tanpa warna-warni aspirasi. Ini ibarat penguasa diktator dengan memanfaatkan secara licik anggota DPR. “Sistem paket dan koalisi itu telah membunuh makna demokrasi dengan warna kebhinekaan di Indonesia
Seharusnya koalisi ini dibubarkan dan biarkan masing-masing partai bekerja melalui anggota-anggotanya di DPR,” tutupnya.

Dia menegaskan, pemilihan berdasarkan sistem paket memang otomatis menghilangkan secara total peluang KIH untuk duduk di pimpinan komisi. “Kelihatan jelas bagaimana dampak pemilihan melalui paket itu dengan kondisi parlemen hanya dihuni oleh dua kubu koalisi. DPR akan dikuasai secara total oleh KMP. Tak mengherankan jika KIH protes hingga mengajukan mosi tidak percaya,” papar alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara itu.

Dia berpandangan, pemilihan berdasarkan paket merusak makna perwakilan anggota DPR. Hak otonom anggota yang diperoleh melalui pemilu diamputasi oleh koalisi sehingga yang terjadi adalah semua keputusan ditetapkan oleh elit partai di luar DPR. Anggota hanya menjadi “badut-badut” untuk memenuhi kuantifikasi demi melegitimasi pengambilan keputusan. Padahal sistem seperti ini merusak makna perwakilan. “Rakyat ditipu oleh manajemen “koalisi” yang huru-hara untuk kepentingan mereka sendiri,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua DPR Setya Novanto enggan ambil pusing soal koalisi kubu Jokowi yang membuat pimpinan DPR tandingan.

Menurutnya, pimpinan DPR dipilih sudah berdasarkan proses yang panjang. Termasuk pemilihan pimpinan komisi yang dilakukan setelah melakukan paripurna berkali-kali. “Ya, itu kita semua percayakan kepada rakyat. Indonesia yang melihat karena kita sudah melalui proses yang sangat panjang, sudah melakukan empat kali paripurna, kita juga masih memberikan kesempatan, tapi masih juga mencoba mengagendakan suatu musyawarah bersama, musyawarah dengan pihak-pihak terkait,” ujar Setya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).