ISKA: 2015, Tahun Sulit Bagi Pemerintah

Ilustrasi

JAKARTA-Ketum Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Muliawan Margadana memperkirakan kondisi ekonomi di tahun 2015 tidak menggembirakan yang ditandai dengan anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) serta merosot dan harga minyak tidak bisa kembali pada harga semula.

Dampak lanjutannya, kegiatan ekonomi akan berhenti dan sebagai ancamannya adalah instabilitas keamanan di daerah-daerah akan menjadi taruhannya.  

“Diperkirakan, angka pengangguran akan meningkat di daerah-daerah khususnya daerah pariwisata jika  efisiensi pemerintah dijalankan,” ujar Muliawan disela-sela Forum Group Discussion (FGD) “Economy & Politic Outlook 2015” yang diselenggarakan ISKA di Jakarta, Kamis (18/12

Menurutnya, tahun 2015 merupakan tahun sulit bagi pemerintah. Salah satu solusinya adalah Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet dengan menempatkan orang yang tepat di bidangnya.

Baca :  Akibat Pendapatan Anjlok, Tahun Lalu Laba Bersih ADHI Cuma Rp23,98 Miliar

Dia menjelaskan, Indonesia tidak hanya membutuhkan sosok yang bersih dari korupsi tetapi yang paling penting adalah negara ini memerlukan orang yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Bidang energi, sebagai contoh, sangat perlu ditangani dengan cara professional dan hati-hati.

“Oleh karena itu, pemerintah harus realistis atas kondisi ini dan mengantisipasi terhadap kemungkinan bangkrutnya ekonomi nasional. Lebih baik menyiapkan “worst case scenario “ daripada menyalahkan kondisi global karena Rakyat perlu tahu, kesiapan pemerintah dalam menghadapi terpuruknya ekonomi Indonesia,” ujar Muliawan.

ISKA juga mengimbau kepada para anggota kabinet ataupun pejabat terkait untuk tidak melakukan perilaku politik artifisial, di luar kenormalan dan kewajaran seperti, meloncat pagar, menyuguhkan ubi, menjual gedung demi penghematan dll. Yang paling penting, para menteri selayaknya menunjukkan politik essential sesuai dengan Nawa Cita program Presiden.

Baca :  Jokowi: Tak Ada Tawar-Menawar Soal Natuna

Lebih jauh lagi, dijelaskan, pemerintah perlu mempersiapkan terbangunnya kembali ekonomi kecil dan lemah seperti yang terjadi pada krisis ekonomi pada tahun 1998. Langkah ini membuat negara Indonesia melewati masa sulit dalam krisis ekonomi.

Dibidang politik, Pemilu 2014 dapat disebutkan sukses. Namun tetap patut sayangkan secara etika dan moral dengan dipecatnya 176 penyelenggara Pemilu dan banyaknya kasus politik uang. Pemilukada serentak bulan November 2015 di 204 lokasi ‎akan menjadi taruhan etika serta stabilitas Nasional.

“Kepada lembaga negara strategis lainnya, seperti DPR RI, diminta untuk mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja bersama-sama untuk menghadapi situasi global dan nasional yang makin tidak menentu. Pengajuan APBN-P di tahun 2015 tentu tetap patut dikritisi , namun jangan sampai menjadi kegaduhan politik berkelanjutan,” pungkasnya.

Baca :  Jokowi: Rupiah Digoyang Isu Yunani