Pemerintah Kaji Revisi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA-Pemerintah mengkaji kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengadaan barang dan jasa itu. Revisi ini dilakukan karena proses pengadaan barang dan jasa yang selama ini berlaku terlalu complicated, terlalu rumit, dan sudah banyak orang yang kena hukum gara-gara pengadaan barang dan jasa itu.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian Sofyan Jalil kepada wartawan seusai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/12).

Dia menjelaskan, pemerintah akan mengkaji secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku untuk seluruh Indonesia itu. Hasil kajian sementara, proses pengadaan barang dan jasa selama ini terlalu rumit. Karena itu, kemungkinan penggunakan e-catalogue untuk memudahkan proses pengadaan barang dan jasa. Namun dengan syarat, penggunaan e-catalogue tidak sampai mematikan usaha kecil, usaha daerah. “Kita akan melihat secara overall sehingga kita revisi secara susbstansial,” katanya.

Baca :  Presiden Tugaskan Menko Perekonomian Tindak Lanjuti Temuan BPK

Menurutnya, revisi terhadap Perpres yang mengatur masalah pengadaan barang dan jasa akan dilakukan dengan melihat secara fresh, fresh-look. “Jadi bukan menambah, memperbaiki 1-2  pasal, mempertebal Perpres. Kita akan lihat secara outlook. Tujuannya apa sih pengadaan barang dan jasa pemerintah, apakah prosedur atau substansi?” paparnya.

Ia menyebutkan, ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa selama ini lebih  ke prosesural. Tapi substansinya apa? “Mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang murah, kualitas yang terjamin,” tambah Sofyan.

Kalau itu tujuannya agar kualiatas pengadaan barang terjamin maka pemanfaatan e-catalogue akan dipertimbangkan secara matang. “Jadi, sebanyak mungkin dimasukkan e-catalogue, sehingga manfaatnya banyak dan tidak cuma pemilik pabrik,” urainya.

Baca :  Sampai Akhir 2020, Pendaftaran Kartu Pra Kerja Dibuka 30 Gelombang

“Oleh sebab itu,dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja, menciptakan kesempatan berusaha tetapi caranya yang lebih penting kita ubah. Sehingga dengan demikian tujuannya tercapai tanpa orang harus masuk penjara, melanggar pasal sekian dari Keppres nomor sekian,” tutur Sofyan.

Reformasi Birokrasi

Mengenai pembahasan masalah reformasi birokrasi, Sofyan mengatakan, intinya adalah Presiden menekankan tentang upaya reformasi birokrasi yang lebih efektif, termasuk nanti akan ada moratorium. Misalnya tentang bagaimana kantor pemerintah akan dipikirkan, akan ditentukan.

Ia menegaskan, tidak akan ada pembangunan kantor pemerintah mungkin untuk beberapa tahun ke depan, kecuali tentunyang sangat spesifik, atau termasuk pelayanan umum.

Kemudian, lanjutnya, juga birokrasi yang terlalu bnyak di kantor akan didorong supaya lebih banyak pergi ke lapangan. “Jangan  numpuk di kementerian, tapi di PU, di Pertanian misalnya mereka harus lebih banyak bekerja ke lapangan,” terang Sofyan.

Baca :  Menkeu: Parpol Elemen Penting Menarik Investasi