JAKARTA-Implementasi ASEAN Corporate Governance Scorecard yang diusung emiten-emiten Indonesia masih kalah jauh dari emiten-emiten di negara ASEAN Five.
Hal ini terlihat dari gelaran penghargaan ASEAN Corporate Governance Scorecard terhadap 50 emiten se-ASEAN di Manila, Sabtu (14/11) lalu, Indonesia hanya diwakili oleh dua emiten yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Danamon Tbk.
Hal itu berbanding terbalik dengam negara-negara tetangga Indonesia. Thailand diwakili 8 emiten, Filipina (11), Singapura (8), dan Malaysia (6).
Menyikapi hal ini, Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK, Nurhaida tetap optimis ke depan emiten Indonesia akan lebih banyak lagi emiten yang meraih penghargaan dari good corpirate governance (GCG) yang comply dengan ASEAN.
“Mungkin bagi emiten kita, mereka sudah merasa sudah baik dalam implementasi GCG. Tapi sayangnya ketika dibandingkan ke negara ASEAN lainnya, masih dianggap belum comply dengan CG ASEAN,” kata Nurhaida, di Jakarta, Senin (16/11).
Kondisi demikian sebetulnya sudah dapat diatasi. Karena OJK juga sudah merilis CG Radmap yang menjadi pedoman perusahaan publik.
“Ada 33 item yang masuk roadmap itu. Dan sebagian besar sudah masuk dalam Peraturan OJK,” terangnya.
Untuk itu, tak tanggung-tanggung OJK menargetkan untuk tahun depan ada 10-15 emiten yang akan memenangi ASEAN CG Scorecard itu.
” Tahun depan bisa ada minimal 10-15 emiten yang terbaik dalam GCG yang comply ASEAN. Apalagi OJK juga terus melakukan coaching kepada banyak emiten agar mereka tahu apa-apa poin di ASEAN yang dinilai tinggi,” terang dia.
Karena dengan adanya implementasi GCG yang tinggi akan meningkatkan daya saing perseroan.
“Tapi kadang-kadang penerapan GCG ini masih ada yang menganggap sebagai beban. Sehingga hanya mengikuti sesuai aturan. Padahal untuk longterm itu jadi investasi dan perusahaan akan sustain,” kata dia.
Namun Nurhaida juga mengkritisi proses GCG ASEAN ini.
Padahal soal keterbukaan, di emiten Indonesia ada poin tertentu yang tidak ada di ASEAN.
Seperti keterbukaan soal majority shareholder ketika ada masalah.
Padahal keterbukaan ini akan menguntungkan investor.
“Tapi di negara ASEAN lain tidak ada. Ini justru melindungi investor. Mestinya kita bisa dorong keterbukaan seperti itu, jangan hanya mengekor negara lain,” pungkasnya. (TMY)
