KPU DKI Jakarta Harus Mereformasi Diri

Ilustrasi

JAKARTA-KPU DKI Jakarta harus melakukan reformasi total manajemen penyelenggaraan pilgub DKI Jakarta guna memitigasi potensi kekisruhan seperti yang terjadi pada putaran pertama.

Langkah pembenahan sangat penting agar pesta demokrasi rakyat Jakarta ini benar-benar berkualitas sehingga mencerminkan proses demokrasi yang sesungguhnya.

“Saya kira, KPU DKI Jakarta harus melakukan pembenahan organisasi agar penyelenggaraan pilgub ini berjalan transparan serta jujur dan adil sesuai harapan masyarakat,” ujar Praktisi Hukum, Thomas Edison Rihimone, SH di Jakarta, Senin (13/3).

Menurutnya, proses pilgub DKI Jakarta putaran pertama luar biasa joroknya karena belum mengakomodir segala kepentingan pemilih.

Indikasinya, banyak hak pemilih diabaikan bahkan dipersulit oleh penyelenggara pemilu.

Karena itu dia berharap agar kekisruhan yang terjadi pada putaran pertama harus menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara untuk memperbaiki kualitas pemilukada di putaran kedua pada 19 April nanti.

Baca :  INES: Rakyat Cenderung Pilih Anies-Sandi

Perbaikan kualitas penyelenggara sangat penting menyusul banyak ketimpangan yang terjadi pada putaran pertama.

“Saya tidak mencurigai siapapun. Tetapi, saya berharap KPU sebagai penyelenggara harus fair dan transparan. Dia tidak boleh berpihak kepada paslon tertentu. Apalagi, KPU sebagai penyelenggara sekaligus wasit yang adil bagi paslon dan pemilih,” imbuhnya.

KPU DKI Jakarta kata Edison tidak boleh menutup mata dengan banyaknya ketimpangan selama putaran pertama.

Sebab sikap abai KPU DKI Jakarta terhadap buruknya kualitas pilkada putaran pertama berdampak negatif pada demokrasi di Indonesia.  

“Apa yang terjadi di putaran pertama mencerminkan carut-marutnya organisasi KPU DKI Jakarta. Padahal, kalau KPU DKI bekerja sesuai dengan ketentuan dengan UU maka saya percaya, kesemberawutan putaran pertama, tidak akan terjadi,” terangnya.

Baca :  Spanduk Tolak 'Mensalati' Jenasah Memuat Pesan Pembodohan Umat

Prinsipnya terang Edison, KPU tidak boleh berafiliasi dengan paslon tertentu.

“Mereka harus netral. Kalau tidak netral maka akibatnya terjadi pergolakan, perlawanan dan protes dari pemilih yang merasa hak pilihnya dikebiri oleh penyelenggara,” tuturnya.

Dia melihat, ada upaya sistematis yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu yang menguntungkan cagub tertentu.

Semestinya, KPU Pusat turun tangan tatkala terjadi kekisruhan yang terjadi disejumlah TPS.

Apakagi, KPU sebagai penentu suksesnya pilgub DKI Jakarta.

“Tidak justru membiarkan kekisruhan ini hingga terjadi intimidasi terhadap pimilih,” ujarnya.

Menurutnya, jika Komisioner KPU DKI Jakarta tidak bersikap netral maka berimpilikasi pada buruk kualitas maupun hasil pemilukada DKI nanti.

Karena itu, KPU DKI Jakarta harus bekerja lebih keras lagi demi suksesnya pesta demokrasi ini.

Baca :  Edison: Kampanye SARA Jadi Pemantik Konflik

Apalagi, pilgub DKI Jakarta menjadi etalasi sekaligus barometer bagi pilkada diseluruh wilayah di Indonesia.

Karenanya, Pilkada DKI menjadi cermin bagi pilkada didaerah lainnya.

“Kalau di Jakarta ini baik maka saya percaya di seluruh Indonesia baik pula,” urainya.