Diduga Salahkan Jabatan, Hanura Desak Jokowi Evaluasi Wiranto

JAKARTA-Perselisihan partai politik dalam tubuh Partai Hanura, mestinya tidak menimbulkan kisruh yang mengganggu proses pencalegan bagi bacaleg Partai Hanura.

Karena itu, semua pihak harus mengikuti aturan UU dan proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan PTUN Jakarta.

“Kisruh Partai Hanura semakin melebar ketika Menko Pomhukam Wiranto yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Partai Hanura secara terbuka menggunakan jabatan Menko Polhukam mengintervensi independensi KPU, Menkum HAM RI,” kata Koordinator TPDI & Advokat Peradi, Petrus Salestinus dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (8/7/2018).

Bahkan,kata Petrus lagi, diduga intervesi itu hingga ke Peradilan TUN atas nama rapat-rapat Menko Polhukam dan demi pengamanan pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

“Presiden Jokowi bisa saja mengevaluasi kinerja Wiranto, kalau perlu mencopot jabatan Wiranto dari Menkpol Hukam jika jabatannya itu disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis dan  untuk tujuan pragmatis,”tambahnya.

Baca :  Wiranto Putuskan Sarifudin Sudding Jadi Sekjen Hanura

Menurut Petrus, UU Partai Politik sudah mengantisipasi kepengurusan Partai Politik terkait yang berhak menandatangani semua dokumen administrasi dan hukum Parpol manakala terjadi perselisihan Partai Politik belum terselesaikan baik di Mahkamah Partai Politik maupun di Badan Peradilan Umum/PTUN.

Dalam kasus Hanura, lanjut Petrus, Menkum HAM RI dan KPU sepakat bahwa terkait perselisihan  Partai Poltik di Hanura maka yang berhak mewakili Hanura adalah Dr Oesman Sapta, Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar, Sekretaris Jenderal sebagai Pengurus yang mendapat SK Kepengurusan dan yang terakhir terdaftar di Menkum HAM RI pada tanggal 17 Januari 2018.

Namun akhir-akhir ini baik Menteri Hukum dan HAM RI maupun KPU RI mendadak berubah sikap, kata Petrus, karena dalam waktu yang bersamaan keduanya kembali memberlakukan kepengurusan DPP Partai Hanura pada SK Kepengurusan lama tanggal 12 Oktober 2017 yang Ketua Umumnya Dr. Oesman Sapta dan Sekretatis Jenderalnya, Sarifuddin Sudding, yang nyata-nyata sudah dibatalkan oleh SK Menkum HAM RI tanggal 17 Januari 2018.

Baca :  Kopri PMII Ajak Mahasiswa Lawan Paham Radikal

Artinya SK Menkum HAM tanggal 17 Januari 2018, bukan saja mengesahkan Osman Sapta sebagai Ketua Umum dan Herry Lontug Siregar sebagai Sekjen DPP Partai HANURA, Tetapi sekaligus membatalkan SK Menkum HAM RI tanggal 12 Oktober 2017, yang saat ini menjadi obyek sengketa di PTUN Jakarta.

“Anehnya pada saat perselisihan partai politik dalam tubuh Partai Hanura belum selesai dan KPU secara tegas di dalam Sipol mengakui kepengurusan DPP Partai Hanura,” terangnya.

Partai Hanura yang sah adalah yang diketuai oleh Dr Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar, tiba-tiba saja pada tanggal 2 Juli 2018 KPU mengubah pendiriannya dengan memberlakukan kepengurusan DPP Partai  Hanura yang sudah dibatalkan dan menjadi obyek sengketa yaitu kepengurusan atas nama Dr Oesman Sapta dan Sarifuddin Sudding.

Baca :  DPD: Turunkan Kesenjangan Ekonomi Daerah

“Seolah-olah sengketa sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap. Belakangan diketahui bahwa kisruh Partai Hanura semakin mengancam eksistensi Partai Hanura sebagai peserta pemilu 2019 oleh karena adanya intervensi dari Wiranto selaku Menko Polhukam dan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura aecara tumpang tindih,” ujarnya.

Menurut Petrus, Wiranto menurut sejumlah sumber telah menggunakan jabatan sebagai Menkopolhukam untuk mengintervensi tugas Memkum HAM RI dalam urusan Partai Politik dan Independensi KPU RI yang seharusnya wajib dijaga dan hormati independensinya.

“Inilah cara-cara orde baru yang masih diterapkan oleh Wiranto, sehingga menimbulkan persepsi buruk di mata publik bahwa Wiranto telah menyalahgunakan kekuasaan Menko Polhukam untuk mengambil kembali Partai Hanura secara tidak elegan dengan cara memecah belah kepengurusan Partai Hanura untuk tujuan lain di luar tujuan pendidikan politik dan kesejahteraan rakyat,”pungkasnya. ***