Oleh sebab itulah, munculnya Tagar 2019 Ganti Presiden versus Tagar 2019 Tetap Presiden, menurut hemat saya, menjadi tendensius kepada sosok tertentu. Kedua tagar ini sangat tidak produktif. Bahkan, sama sekali tidak ada manfaatnya bagi rakyat, bangsa dan negara, kecuali hanya memanipulasi persepsi publik untuk tujuan prakmatis dari segelintir elit politik tertentu.
Jika logika Tagar 2019 Ganti Presiden versus Tagar 2019 Tetap Presiden terus dipaksakan, sekalipun berpotensi tidak konstitusional, demi azas fairness, sejatinya juga harus memunculkan #2019 Ganti Seluruh Anggota Legislatif. Mengapa hanya presiden, kalau bukan tendensius. Jadi, Tagar 2019 Ganti Presiden versus Tagar 2019 Tetap Presiden sangat tidak baik dari aspek pendidikan politik di tanah air.
Menurut hemat saya, politik itu harus mencerdaskan masyarakat. Untuk itu, seharusnya para elit politik berwacana dan “bertaruang” pada visi, misi, gagasan, ide yang tentunya diturunkan pada tingkat program yang terukur secara kualitatif dan kuantitatif. Program ini menjadi janji politik yang harus direaliasikan dan ditagih oleh seluruh rakyat Indonesia kepada suatu regim pemerintahan tertentu dalam kurun waktu lima tahunan.
Oleh sebab itu, mereka yang berada pada posisi oposisi, sebaiknya berkonsentrasi untuk mendalami dan mewacanakan kelemahan dan kekuarangan regim pemerintah yang sedang berkuasa berdasarkan fakta yang valid yang tak terbantahkan serta menawarkan solusi yang terukur dari aspek program dari tahun ketahun kelak mereka berkuasa lima tahun ke depan.
Demikian juga regim yang sedang berkuasa sejatinya menjelaskan sejauh mana kebenarkan kritik yang dilontarkan oleh pihak oposisi tersebut. Penjelasan harus juga berbasis data yang terverifikasi, bukti dan argumentasi yang kuat sembari menguraikan capaian-capain yang telah dilakukan dan menguraikan pelaksaaan program yang masih harus diwujudkan pada kurun sisa masa jabatan menjelang pemilu 2019.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorne di Jakarta
