Iuran BPJS Naik, Anas: Jangan Bebani Rakyat

Anas Tahir F-PPP

JAKARTA-Masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan hanya urusan pemerintah semata. Namun juga urusan rakyat, dimana rakyat sebagai subyek pembayar iuran tetap.

“Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh seenaknya menaikkan iuran BPJS tanpa melihat dan ikut merasakan suasana kebatinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” kata Anggota FPPP Komisi IX DPR RI, Anas Thahir, di Senayan Jakarta, Senin (11/11/2019).

Menurut Anas, dalam kesimpulan rapat kerja terakhir komisi IX bersama pemerintah tanggal 6/11/19, DPR tetap tegas menolak kenaikan iuran BPJS untuk Kelas Tiga. Sementara Menteri Kesehatan berjanji akan segera mengkordinasikan putusan ini dengan anggota kabinet terkait, dalam hal ini Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menko PMK.

Baca :  Korupsi Jiwasraya, DPR: Pelaku Lainnya Harus Dijerat Hukum

“Kita berharap pemerintah melalui Menkes dapat menepati janjinya dengan sesegera mungkin memberikan jawaban sesuai permintaan DPR dan bisa melahirkan keputusan inovatif tanpa memberikan beban terlalu berat kepada masyarakat yang sudah mulai menjerit,” kata Politisi PPP.

Lanjut kata Anas, pemerintah jangan memaksakan kehendak dengan tetap menaikkan iuran BPJS pada semua kelas. Hal ini bukan saja membebani rakyat, tapi masalah kesehatan itu menjadi tanggungjawab negara. “Saya khawatir ke depan justru akan muncul masalah lebih besar karena akan semakin banyak pemilik kartu BPJS yang menunggak lantaran tidak mampu bayar,” tambahnya.

Mantan aktifis PMII ini meminta agar pemerintah mengantisipasi berbagai gejolak sosial ke depan. Hal ini sebagai dampak dari kebijakan yang kurang cermat. “Harusnya pemerintah cepat mengambil keputusan tanpa menaikkan iuran BPJS bagi peserta Kelas Tiga,” paparnya.

Baca :  Cegah Covid-19, Anas Minta Santri Ikuti Protokol Kesehatan

Lebih lanjut Mantan Wakil Sekjen PBNU ini menjelaskan intinya yang harus menjadi pertimbangan hari ini bukan lagi soal naik atau tidak, tapi bagaimana pemerintah menggali opsi-opsi baru, termasuk model inovasi pembiayaan kesehatan yang bisa menutup kebutuhan BPJS tanpa membebani masyarakat miskin.

“Dengan demikian program JKN tetap bisa berjalan lancar dan masyarakat tetap memperoleh manfaat dalam batas kemampuannya,” tegas Anas mengakhiri pembicaraan.