MPR: PPHN Jaga Keberlanjutan Pembangunan Indonesia

MPR

JAKARTA-Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) mendorong terbentuknya pokok-pokok haluan negara (PPHN). Hal ini salah satu cara mengantisipasi kebelanjutan pembangunan NKRI.

“Termasuk pembangunan gedung dan segala macam itu sudah harus direncanakan dari sekarang,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam diskusi Empat Pilar Berthema “MPR Rumah Kebangsaan” bersama Senator Kalimantan Tengah Teras Narang di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Lebih jauh, kata Bamsoet-sapaan akrabnya, dalam PPHN tersebut ada berbagai kajian yang mendalam.

“Misalnya Jakarta tidak boleh lagi ada pembangunan gedung yang terus bertambah. Karena daya tampung Pulau Jawa makin berat dan semakin rawan, tentu itu harus ada kajiannya, ” tambahnya.

Selain itu, ada target pembangunan PLTN yang sangat mendesak karena kebutuhan energi yang meningkat.

Baca :  Perayaan Cap Go Meh Bangkitkan Denyut Industri Pariwisata

“Tahun berapa kita beralih migrasi menjadi tenaga listrik menjadi nuklir, itu harus ada kita rencanakan,’ tegasnya.

Bamsoet memberikan contoh, Eropa saja pada 2025-2030 tidak boleh lagi jalan-jalan dengan mobil konvensional yang berbahan bakar minyak.

“Begitupun dengan Indonesia, dalam PPHN harus memuat target kapan Mobil listrik bisa memenuhi jalanan Indonesia. Bis-bis yang tak ada asap. Jadi itu ada dalam pokok haluan negara yang diterjemahkan dalam calon presiden dan wakil presiden dalam pokok-pokok haluan pembangunan, kira-kira begitu,” terangnya.

Namun kata Teras Narang, pembangunan ibu kota baru itu butuh waktu yang panjang. Misalnya Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara itu harus keluar dari wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut.

Baca :  Jokowi Tegaskan Natuna Adalah NKRI

“Yang mungkin nanti kedua kabupaten itu bersama daerah lain akan menjadi satu provinsi baru di luar provinsi Kalimatan Timur. Jadi, tak perlu tunjuk kepala otoritas IKN. Serahkan saja ke Bappenas. Persiapannya harus dengan kajian matang. Tak bisa langsung menyerahkan hasil kajian itu ke DPR RI,” ungkapnya. ***