Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan

RUU Cipta Kerja juga mengubah sejumlah pasal dalam UU Perlintan, bahkan menghapus pasal 101 tentang ancaman pidana bagi pelaku usaha yang mengimpor produk pertanian pada saat kebutuhan konsumsi dalam negeri tercukupi.

Hal ini berdampak pada kejatuhan harga di dalam negeri yang memicu kelesuan ekonomi. Pelucutan perlindungan pangan nasional juga meniadakan pasal 36 di UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Padahal pasal ini krusial mengatur dukungan pemerintah bagi tumbuhnya usaha peternakan dalam negeri dan jaminan konsumsi protein hewani untuk masyarakat.

Pasal 36A yang menyatakan syarat dan kondisi ekspor ternak harus berdasarkan ketercukupan dalam negeri juga dihapus.

Sedangkan pasal 36B dipertahankan dengan perubahan signifikan sebagaimana dalam UU Pangan, yakni tak adanya keharusan bagi kondisi ketercukupan produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri bagi aktivitas impor.

Baca :  Jokowi Ajak Perusahaan Besar Korsel Bangun Ibu Kota Negara Baru di Kaltim

Selain itu, UU Hortikultura juga diubah. Pasal 15 tidak memprioritaskan pemanfaatan sumber daya manusia dari dalam negeri.

Tidak ada tafsir lain selain bahwa tenaga kerja sektor hortikultura yang berasal dari dalam negeri setara dengan luar negeri.

Hal ini diperparah dengan perubahan pasal 100 tentang penanaman modal asing yang sudah tidak lagi dibatasi, dari sebelumnya maksimal 30%.

Kondisi ini membuktikan bahwa Omnibus Law telah mengadopsi rezim pasar bebas baik itu ketetapan yang dibuat oleh WTO maupun dalam perjanjian perdagangan bebas.

Rezim pasar bebas menuntut agar liberalisasi pangan di Indonesia dibuka seluas-luasnya dan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Menurut Presiden FIAN Indonesia, Iwan Nurdin, pangan adalah hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Baca :  Pemerintah dan DPR Berkomplot Dengan Pengusaha Bahas Omnibus Law

Kewajiban melindungi ini berarti negara harus mengeluarkan peraturan atau instrumen hukum berkaitan pemenuhan hak atas pangan warganya yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu, investor atau importir, serta melaksanakannya dengan konsisten.

“Omnibuslaw menghapus ini semua. Negara abai terhadap pemenuhan hak atas pangan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar,” tegasnya.