Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan

Para petani kecil yang sebagian besar tinggal di pedesaan dengan segala kekayaan budaya dan pengetahuan yang dimilikinya, hingga kini terus berusaha bangkit memutus ketergantungan dalam rantai produksi, membangun kesetaraan dan kerjasama seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan keberpihakan terhadap perlindungan ekologis-ekosistem pertanian adalah sebenar-benar Investor pangan.

“Adanya Omnibus Law akan sangat mengancam kedaulatan petani dan pangan di Indonesia. Kedaulatan pangan sejatinya menempatkan petani sebagai “subyek” pembangunan pertanian dan pangan. Omnibus Law justru mengukuhkan petani sebagai obyek semata, sementara pemilik modal menjadi tuannya. Jika undang-undang ini disahkan maka rezim ini sudah mengingkari cita-cita proklamasi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk petani didalamnya”, demikian pernyataan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah.

Baca :  Omnibus Law Perpajakan Bisa Genjot Potensi Cukai Plastik Hingga Rp3 Triliun

Bila Pemerintah dan DPR memaksakan Omnibus Law yang mengatur kebijakan pelonggaran impor pangan diteruskan, maka hal tersebut akan berdampak serius bagi inflasi pangan dan nilai tukar rupiah.

Tercatat, bahwa Negara importir pangan akan sulit mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah (ADB, 2018). Sebaliknya, negara eksportir lebih mampu mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uangnya. Sehingga, solusi membuka keran bagi kebijakan impor pangan dalam Omnibus Law menjadi sangat berbahaya baik bagi keberlanjutan petani dan visi pangan nasional, maupun bagi nilai tukar Rupiah di masa mendatang.

Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Rahmat Maulana Sidik, menegaskan, “Omnibus Law jelas mengadopsi rezim pasar bebas yang ditetapkan oleh WTO.

Baca :  Presiden Jokowi Minta Seluruh K/L Percepat Belanja Modal

Terbukti dalam RUU Cipta Kerja membuka liberalisasi impor pangan seluas -luasnya menyerahkannya pada mekanisme pasar. Tentu ini membawa ancaman serius bagi keberlanjutan petani dan pangan nasional. Sementara, Negara tidak peduli dengan keberlanjutan nasib petani dan pangan nasional.

“Tidak hanya itu, membuka keran impor pangan membawa dampak serius pada inflasi pangan dan nilai tukar rupiah yang tidak stabil. Negara importir pangan akan sulit mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiahnya,” pungkasnya