Said Abdullah: Desain RAPBN 2021 Harus Punya Efek Nendang

Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar memiliki efek nendang dan membangkitkan ekonomi.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berdampak optimal maka desain RAPBN 2021 harus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul pada tahun 2021 dan berhasilnya capaian target ekonomi pada tahun 2020.

“Disiplin fiskal dibutuhkan karena pemulihan ekonomi memerlukan kredibilitas APBN,” ujar Said di Jakarta, Senin (20/7).

Untuk menopang itu jelasnya, cangkang kebijakan makro, terutama struktur APBN harus berani ekspansif.

Karenanya, ruang fiskal bisa diperluas dengan dukungan kebijakan utang yang dinaikan, dari 34 persen menjadi 40 persen PDB dan defisit fiskal pada kisaran 5,2 persen.

Baca :  Bidik Dana Rp3 Triliun, BBTN Sasar Calon Nasabah Middle-up

“Target pertumbuhan ekonomi 5% sebagaimana yang menjadi target pemerintah harus disokong dengan ruang fiskal yang lebih longgar dari tahun ini,” ujar Said di Jakarta, Senin (20/7).

Menurutnya, perekonomian Indonesia masih penuh tantangan besar pada 2021 nanti.

Bahkan dampak pandemi covid-19 masih menghantam perekonomian global, termasuk perekonomian nasional.

Kondisi ini menyebabkan sektor privat terpuruk. Dengan terpukulnya sektor riil maka otomatis belanja pemerintah menjadi andalan.

“Walaupun situasi tahun depan kemungkinan besar tantangannya tidak seberat tahun ini, namun tahun 2021 tetap membutuhkan dukungan besar kebijakan fiskal,” terangnya.

Politisi senior PDI Perjuangan ini lalu mengidentifikasi 5 tantangan yang harus dihadapi pada 2021 antara lain;

Pertama, keberhasilan penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam tahun 2020, menjadi prasyarat dalam menyusun kebijakan RAPBN Tahun 2021.

Baca :  Said: Status Sinabung Harus Ditingkatkan Jadi Bencana Nasional

Salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan adalah efektifitas penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan.

Untuk itu, pemerintah perlu memperbaiki realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid 19 yang masih rendah. Adapun realisasi per 1 Juli 2020 masih sebesar Rp 127,4 triliun atau setara dengan 18,3 persen dari alokasi total dukungan fiskal penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.

Pemerintah harus meminimalisir setiap kendala yang dihadapi selama Semester I 2020, sehingga akselerasi dan optimalisasi penyerapan anggaran pada Semester II 2020 bisa lebih baik.

“Belanja tahun 2020 harus menunjukkan hasil yang menjadi sasarannya, terutama mampu menggerakkan sektor riil, setidaknya pada level UMKM yang berkontribusi sebesar 60% PDB kita,” tegas Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini.

Baca :  Covid-19 dan Kesetiakawanan Sosial