Hakim ke Saksi Rahmat: Jangan Bersaksi Dusta

Saksi Rahmat

JAKARTA- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Ignatius Eko Purwanto kesal lantaran saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak konsisten.

Kekesalan majelis hakim memuncak saat saksi bernama Rahmat ini sering menjawab tidak tahu bahkan lupa saat ditanya hakim.

“Saudara harus berkata jujur. Apalagi di persidangan ini, saudara sudah bersaksi dibawah sumpah. Ingat baik-baik itu,” tegas Ignatius disela-sela persidangan di Jakarta, Senin (9/11).

Hakim Ignatius kembali meningatkan saksi Rahmat agar jangan berbohong dan tidak boleh bersaksi dusta.

“Sebagai manusia, ada keterbatasannya. Jika apa yang saudara ucapkan disini berbohong maka bisa menimbulkan ketidakpastian, orang yang benar bisa menjadi salah dan orang yang salah bisa menjadi benar,” tegasnya.

Baca :  Kuasa Hukum: Materi Dakwaan JPU Soal Pinangki Tidak Nyambung

Untuk itu, Ketua Majelis hakim ini kembali meningatkan Rahmat agar haruslah berkata jujur. “Apalagi posisi saudara disini sebagai saksi. Saudara punya kewajiban untuk tidak memberi kesaksian dusta. Saudara mempunyai kewajiban untuk membuka selebar-lebarnya agar kasus ini menjadi jelas,” pintanya.

Seperti diketahui, memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu:

Ayat 1:
“Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Baca :  DPR Minta Penjelasan Soal Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Ayat 2:
“Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

“Saudara harus menjawab jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” pinta Hakim Ignatius.

Sementara itu, kuasa hukum Pinangki Sirma Malasari, Aldres Napitulu berharap Majelis Hakim mempertimbangkan dengan bijaksana keterangan saksi Rahmat ini.

Pasalnya, keterangan Rahmat ini sering berubah-ubah.

“Kesaksian Rahmat ini bertentangan dengan Djoko Tjandra, bertentangan juga dengan tanggapan terdakwa dan juga bertentangan dengan saksi-saksi lainnya yang ada di berkas perkara,” jelasnya.

Tetapi intinya, keterangan Rahmat ini tidak terkait dengan substansi perkara. Karena Rahmat ini mengaku tidak mengetahui soal kesepakatan biaya, langkah-langkah yang ditempuh.

Baca :  Djoko Tjandra Akui Tidak Ada Proposal Dari Pinangki

“Dan memang, Djoko Tjandra membenarkan keterangan Rahmat ini,” tutupnya.