IDI: Pengadaan Vaksin Covid-19 Perlu Libatkan KPK

Anggota MPR RI fraksi PAN yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi (tengah) dalam diskusi gelaran Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Kehumasan MPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020)

JAKARTA-Ketua umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Muhammad Faqih mendorong agar Kementerian BUMN mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengadaan vaksin Covid-19.

Karena pembelian vaksin tersebut diperebutkan oleh 215 negara.

“Pembelian vaksin sebaiknya dilakukan di pre order (pesan dulu), jadi dibayar melalui uang muka. Sehingga KPK tahu bagaimana proses pembelian vaksin yang terbatas ini. Karena menyangkut nyawa manusia,” katanya dalam diskusi “Harapan dan Optimisme Vaksin Covid-19 Untuk keselamatan Rakyat” bersama anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi dan Wakil Ketua MPR Syarifudin Hasan di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Berdasarkan informasi, sejumlah vaksin yang cukup efektif mulai bermunculan, seperti Sinovac (China), Merah Putih (Indonesia), Sputnik V (Rusia), Pfizer (AS), Moderna (AS) dan Oxford (Inggris).

Baca :  Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci

“Saya melihat Vaksin Sinovac ini, cukup efektif dan bagus kualitasnya, apalagi sudah dilakukan uji klinis di banyak negara. Karena sudah dipesan, jangan dilepas. Artinya, meski ada vaksin yang lebih bagus, belum tentu Indonesia bisa memperolehnya,” ujarnya.

Terkait soal vaksin Pfizer dan Modern asal AS yang jauh lebih efektif, lebih lanjut Daeng mengatakan untuk mendapatkan vaksin yang baru tentu harus bersaing dengan negara-negara lain.

“Tentu ini sulit, sementara rakyat membutuhkan kepastian untuk vaksinasi. Kalau kita menunggu Vaksin Merah Putih juga terlalu lama,” tambahnya.

Daeng setuju vaksinasi untuk rakyat kecil diberikan secara gratis. Karena itu sangat membantu. Artinya bagi kalangan yang mampu tentu harus vaksinasi secara mandiri.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi menegaskan pemerintah menargetkan akan memberi vaksinasi sekitar 107 juta penduduk.

Baca :  Terima Vaksin COVID-19 Bersama Presiden, Narti: Mudah-Mudahan Wabah Ini Cepat Berlalu

Dengan perincian 30% itu vaksinasi gratis, 70% vaksinasi mandiri.

“Jadi yang mendapat prioritas itu, termasuk tenaga kesehatan, penerima manfaat BPJS PBI, tenaga guru, dan TNI/Polri,” terangnya.

Yang menjadi tantangan sekarang ini, kata Intan lagi, produksi hingga distribusi vaksin Covid-19 ini sampai ke daerah. Karena memerlukan sarana dan prasarana infrastruktur yang lengkap.

“Logistik ini menjadi sangat penting, agar barang ini bisa sampai secara merata ke lokasi fasilitas kesehatan,” tambah anggota Fraksi PAN.

Legislator dari Dapil Jabar VI ini menjelaskan tantangan lainnya, untuk menyebarkan vaksin ini secara merata menggunakan alat apa. Ditambah lagi, soal harga vaksin yang berbeda-beda merknya dan koordinasi lintas kementerian.

Baca :  Pemkot Tangsel Rampungkan Data Warga Penerima Vaksin Covid-19

Yang jelas, Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mendorong Vaksin Merah Putih yang diproduksi Indonesia seharusnya menjadi prioritas untuk vaksinasi pandemi covid-19.

Tentu, harus lolos uji klinis fase 3. Selain itu, harganya harus terjangkau terutama bagi masyarakat miskin.

“Jadi, pemerintah jangan mencari keuntungan dalam vaksinasi ini,” ujarnya.

Apalagi menurut Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini, seluruh rakyat sedang menunggu vaksinasi covid-19 ditambah menghadapi ekonomi yang sulit.

“Kalau bisa vaksin itu digratiskan, mengingat rakyat miskin dan hampir miskin itu mencapai 50 juta orang. Kalau gratis, itu sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dimana pemerintah wajib melindungi keselamatan rakyatnya, sehingga tak boleh ada diskriminasi,” ujarnya. ***