Termanja Impor, Peran BUMN Farmasi Dikritik Tak Mampu Produksi Vaksin Sendiri

JAKARTA-Kalangan DPR mendorong agar fungsi BUMN farmasi lebih memainkan peran maksimal dalam penanganan Covid-19.

Alasannya, selama ini belum terlihat secara optimal di lapangan, terkait produksi Vaksin.

“Selama ini kita masih abai dalam masalah kesehatan. Di satu sisi, kita berburu vaksin tapi bukan berarti kemudian protokol kesehatan harus diabaikan,” katanya dalam diskusi “Harapan dan Optimisme Vaksin Covid-19 Untuk keselamatan Rakyat” bersama Wakil Ketua MPR Syarifudin Hasan dan Ketua IDI Daeng Muhammad Faqih, di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Lebih jauh kata Intan, pandemi ini harus menjadi momentum kebangkitan BUMN Farmasi.

Apalagi masalah kesehatan itu sangat penting. Sehingga BUMN-BUMN Farmasi ini harus lebih mendapatkan perhatian.

Baca :  Sosialisasi Empat Pilar, Intan Sebut Pancasila Sangat Sejalan Dengan Islam

“Sesuai amanat UUD 45, rakyat harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan anggarannya adalah 5% diluar gaji. Artinya APBN itu bisa diserap oleh bidang kesehatan,” tambahnya.

Legislator dari Dapil Jabar VI ini mengakui perjalanan Pandemi Covid-19 sudah sangat melelahkan, karena berlangsung sejak Maret sampai sekarang (sudah 9 bulan).

“Saya apresiasi kerja pemerintah memikirkan bagaimana menciptakan herd immune, tapi tentu tidak bisa dilepaskan penanganan pandemi covid 19 sendiri,” ujarnya lagi.

Lagi-lagi Politisi PAN ini menekankan pemerintah harus memberi perhatian lebih terhadap kinerja BUMN Farmasi.

Sayangnya, BUMN Farmasi yang sudah lama lahir ini masih dominan pada impor saja. Belum mampu mengembangkan vaksin sendiri.

Baca :  749 KK Warga Kota Bekasi Terima Buku Tabungan Bantuan Bedah Rumah

“Padahal kita punya SDM-SDM yang sangat unggul. Tapi mungkin dorongan anggaran belum maksimal, sehingga masih jalan ditempat.”

Diakui Intan, keberadaan Vaksin Merah Putih ini masih jauh. Karena masih perlu diuji beberapa tahap lagi.

Kesalahan bukan ada pada lembaga riset, namun karena selama ini masyarakat abai terhadap keberadaan dunia kesehatan.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mendorong Vaksin Merah Putih yang diproduksi Indonesia seharusnya menjadi prioritas untuk vaksinasi pandemi covid-19.

Tentu, harus lolos uji klinis fase 3. Selain itu, harganya harus terjangkau terutama bagi masyarakat miskin.

“Jadi, pemerintah jangan mencari keuntungan dalam vaksinasi ini,” ujarnya.

Apalagi menurut Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini, seluruh rakyat sedang menunggu vaksinasi covid-19 ditambah menghadapi ekonomi yang sulit.

Baca :  Intan Fauzi: Jangan Salah Pilih, Kenalilah Rekam Jejak Caleg DPR

“Kalau bisa vaksin itu digratiskan, mengingat rakyat miskin dan hampir miskin itu mencapai 50 juta orang. Kalau gratis, itu sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dimana pemerintah wajib melindungi keselamatan rakyatnya, sehingga tak boleh ada diskriminasi,” ujarnya. ***