Bangkitkan Ekonomi, Jokowi Pastikan Beri Vaksin Gratis di Awal 2021

Presiden Jokowi

JAKARTA-Presiden Joko Widodo memastikan akan memberikan vaksin Covid-19 gratis kepada seluruh masyarakat pada awal 2021, sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berupaya membangkitkan perekonomian nasional.

Presiden menegaskan, pemerintah akan melanjutkan sejumlah kebijakan di 2020 dan pemberian bantuan sosial.

“Dan yang paling penting, pemerintah akan segera memberikan vaksin gratis kepada seluruh rakyat yang akan dimulai pada awal 2021,” katanya dalam acara “Outlook Perekonomian Indonesia” di Jakarta, Selasa (22/12).

Menurut Jokowi, program vaksinasi diyakini mampu menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“Akan muncul dan menimbulkan rasa aman di masyarakat, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih cepat,” jelas Jokowi.

Baca :  Mei 2020, Optimisme Konsumen Melemah

Dia mengaku, sejauh ini pemerintah secara konsisten menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi, sehingga terbukti bisa menciptakan tren perbaikan sejak Kuartal III-2020.

“Dalam situasi pandemi seperti ini, kita semuanya harus mampu bergerak cepat, memperkuat kerjasama dan sinergi. Saya optimistis kita akan bangkit, ekonomi kita akan pulih dan kembali normal,” tuturnya.

Jokowi meyakini, semua komponen pertumbuhan ekonomi sudah berada dalam tren membaik, seperti tingkat konsumsi masyarakat yang mulai kembali meningkat.

“Investasi juga diperkirakan meningkat, karena ada UU Cipta Kerja. Di akhir 2020, ekspor kita sudah kelihatan pulih dan tren ini diharapkan terus terjaga dan meningkat di 2021,” ucapnya.

Terlebih lagi, lanjut dia, Indonesia kembali mendapatkan fasilitas perdagangan​ berupa pembebasan tarif bea masuk Generalized System of Preferences (GSP) dari pemerintah AS.

Baca :  Bansos Tahap I di Tangsel Sudah Cair

“Tentunya ini akan mendorong kinerja ekspor kita,” ujar Presiden.

Jokowi memperkirakan, pada awal tahun depan pemerintah bisa meluncurkan Sovereign Wealth Funds (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) sebagai otoritas pembiayaan pembangunan yang bukan berbasis pinjaman.

“Tetapi dalam bentuk pemyertaan modal atau akuitas. Ini akan menyehatkan BUMN-BUMN kita, terutama di sektor infrastruktur dan energi,” jelas Jokowi.

Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada beberapa negara yang tertarik untuk masuk ke lembaga investasi milik pemerintah tersebut, seperti Amerika Serikat Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Kanada.