Elit FPI Lakukan Politiking, Petrus: Polri Tak Boleh Terapkan Gigi Mundur

Praktisi Hukum, Petrus Selestinus

JAKARTA-Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus meminta Polri agar tidak boleh menerapkan gigi mundur terhadap elit Front Pembela Islam (FPI) yang terus melakukan aksi politiking.

Salah satu bentuknya adalah langkah para pentolan FPI ini yang mendeklarasikan pembentukan Front Persatuan Islam.

“Sanksi administratif yang dijatuhkan berupa larangan kegiatan, menggunakan atribut dan menghentikan kegiatan FPI, tidak berpengaruh di internal FPI, kecuali berdampak simptomatik, namun tidak efektif menghentikan aktivitas FPI,” tegas Petrus di Jakarta, Jumat (1/1/2021).

Menurutnya, pasca Mohammad Rizieq Shihab (MRS) ditahan dan pasca Pemerintah mengeluarkan keputusan larangan melakukan kegiatan, menggunakan atribut dan menghentikan kegiatan FPI, melahirkan resistensi dari pengurus, anggota dan simpatisan FPI.

Karenanya, mereka terus melakukan perlawanan kepada pemerintah, baik secara terbuka maupun tertutup.

Baca :  FAPP Siap Bela Pemerintah Jika Digugat HTI

Keputusan Pemerintah tentang “Larangan Kegiatan, Menggunakan Atribut dan Penghentian Kegiatan FPI, merupakan pelaksanaan amanat UU Ormas, khusus penjatuhan sanksi administratif.

Hal ini dilakukan lantaran FPI terbukti melakukan kegiatan ormas yang bertentangan dengan pasal 21, 51, 52 dan 59 UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas.

Sejauh ini, jelasnya pemerintah masih mencadangkan wewenangnya untuk menindak secara pidana terhadap elit-elit FPI.

Meskipun Polri sudah memiliki bukti dan memastikan bahwa FPI dalam aktivitas keormasannya  telah melakukan pelanggaran hukum.

Petrus menjelaskan, sanksi administratif berupa “Larangan Melakukan Kegiatan, Menggunakan Atribut dan Menghentikan Kegiatan” FPI, adalah sanksi administratif.
Harapannya dapat menumbuhkan kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar.

Namun tampaknya elit-elit FPI masih bandel, sehingga sanksi pidana yang berdampak memberikan efek jera, sangat urgent untuk dimulai.

Baca :  Rakyat Harus Amputasi Network Paham Radikal di Parpol dan Fraksi DPR

Lebih lanjut dia mengatakan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh MRS dan FPI terkait dengan kepentingan ideologi FPI ada pada belasan dugaan tindak pidana sebagaimana laporan masyarakat di Polda Metro Jaya selama  tahun 2016-2017, yaitu Penodaan Agama, Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dll.

Namun hingga sekarang belum ada satupun penyidikannya dibuka.

Hal ini memperlihatkan sanksi administratif yang dijatuhkan berupa larangan kegiatan, menggunakan atribut dan menghentikan kegiatan FPI, tidak berpengaruh di internal FPI, kecuali berdampak simptomatik, tidak efektif menghentikan aktivitas FPI.

Buktinya tambah Petrus, sebelum dijatuhi sanksi administratif, FPI sudah punya alternatif nama FPI lain tanpa harus mengubah struktur, komposisi dan personalia kepengurusan FPI.

Baca :  Sengketa Lahan Pemda Mabar dan Komersialisasi Jabatan Penyidik Kejaksaan

Bahkan hanya dalam hitungan jam pasca pelarangan kegiatan FPI sejumlah elit FPI, mendeklarasikan pendirian Front Persatuan Islam (FPI), akronimnya sama yaitu FPI dan ini sudah politicking.

“Suka atau tidak suka Pemerintah akan terus terjebak dalam politicking yang diperankan oleh FPI,” tuturnya.

Upaya politiking FPI ini akan terus dilakukan jika Pemerintah hanya main di zona sanksi administratif.

Apalagi, pada dasarnya ideologi FPI dalam jangka pendek adalah mengganggu kohesivitas masyarakat, memecahbelah bangsa hingga mengubah Ideologi negara.

“Jadi buat mereka, FPI berbadan hukum atau tidak, mau ganti nama dan pengurus, entah pake Muktamar atau tidak, itu tidak penting. Yang penting ada wadah buat mereka untuk membangun konsolidasi gerakan, mengganggu, memperlemah bahkan memperdaya Pemerintah dan Masyarakat,” pungkasnya.