Genjot Akselerasi Halal Internasional, KOPITU Kumpulkan Lembaga Halal Asing

Ilustrasi

JAKARTA-KOPITU Hub Halal Centre menginisiasi dorongan ke pemerintah dalam rangka percepatan prosesi halal internasional.

Upaya menggenjot akselerasi halal internasional ini dikemas melalui event International Webinar dengan topik utama transisi LPPOM-MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kegiatan yang digelar di Jakarta, Rabu 27 Januari 2021 menghadirkan sejumlah pihak.

Diantaranya, Wakil Duta Besar RI di China, Dino Rachmadiana, Kepala Komisi Hubungan Luar MUI, Bunyan Saptomo, Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Bersatu (KOPITU), Yoyok Pitoyo.

Hadir pula Wakil Sekretaris Jenderal KOPITU, Artanto S Wargadinata, Wakil Ketua Dewan Syariah MUI, Nadratuzzaman Hosen, perwakilan DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah dengan peserta dari berbagai lembaga pemerintahan maupun swasta dari berbagai negara seperti ITPC, KBRI, Kedutaan Asing dan Lembaga Sertifikasi Asing.

Baca :  Masuknya Kuliner Asing Mengancam UMKM Sektor Kuliner di Indonesia

Event ini sekaligus menjadi wadah bagi semua pemegang kepentingan terkait urgensi jaminan produk halal.

Dalam acara tersebut, pembahasan dititikberatkan pada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh berbagai lembaga sertifikasi halal dalam rangka memperoleh pengakuan resmi dari BPJPH.

“Peredaran produk halal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus dengan sangat hati-hati dianalisa, karena market konsumen halal di Indonesia merupakan salah satu yang paling besar dan fluktuatif di dunia,” ungkap Yoyok.

Berbagai pihak sangat menyayangkan absenya BPJPH dalam event ini dikarenakan mereka lah yang seharusnya menjadi narasumber utama.

Yoyok menuturkan bahwa masa transisi saat ini perlu ada akselerasi sehingga dapat mengakomodir arus produk yang masuk maupun keluar negeri.

Baca :  Sertifikasi Halal Tetap di MUI

“Dengan adanya event ini, kami sedang dalam proses mendirikan sebuah asosiasi sebagai langkah awal mempererat hubungan diplomatis sebelum undang-undang yang mengatur hubungan internasional tersebut disahkan”, pungkas Yoyok.