Keuangan Negara Memburuk, ‘Cetak Uang’ Berlanjut

Target utang negara 2021 ditetapkan Rp1.177 triliun. Bank Indonesia pernah menyatakan tidak bisa melakukan burden sharing lagi karena membuat neraca Bank Indonesia memburuk.

Bank Indonesia hanya bisa membeli surat utang negara di pasar sekunder, atau mungkin sebagai non-competitive bidder. Artinya, ada bunga.

Kalau ini terjadi maka beban bunga pada anggaran akan naik, membuat ketahanan fiskal semakin rapuh.

Pada gilirannya akan menambah defisit dan utang semakin besar.

Saat ini, rasio beban bunga utang terhadap penerimaan perpajakan mencapai 27 persen lebih.

Dengan defisit dan utang yang semakin menggelembung, rasio beban bunga utang bisa mencapai 35 persen.

Kemudian, tidak ada pilihan, perbankan nasional akan terpaksa, atau dipaksa, masih membeli surat utang negara.

Baca :  Penerimaan Pajak Q3/2020 Memburuk, Resesi Semakin Dalam?

Yang mana membuat aset perbankan nasional terus menggelembung tanpa isi.

Tahun 2022 tidak akan berbeda. Defisit anggaran diperkirakan tidak kurang dari Rp1.000 triliun dan utang akan lebih dari jumlah itu.

Pertanyaannya, apakah keuangan negara dan credit bubble ini dapat bertahan terus tanpa meletus? Sampai kapan?

Yang jelas, kalau keuangan negara bisa bertahan hingga 2022, maka 2023 saatnya meletus. Alasannya, defisit anggaran akan kembali maksimal 3 persen dari PDB, sesuai PERPPU No1/2020.

Artinya, terjadi kontraksi dan shock, dan ekonomi akan kembali masuk resesi. Kali ini akan panjang.

Tapi, saya rasa pemerintah tidak akan diam saja. Perkiraan saya, pertama, pemerintah akan membentuk semacam dewan moneter agar bisa mendikte Bank Indonesia.

Baca :  Surat Terbuka Kepada Menkeu dan Ketua BPK Perihal Aset Negara

Kedua, pemerintah akan mengeluarkan PERPPU lagi untuk meningkatkan defisit menjadi tidak terbatas lagi.

Yang mana hanya akan memperparah ekonomi di masa mendatang. Jadi, kita sudah bisa membayangkan situasi 1965/1966 berputar di depan mata. Semoga tidak terjadi.

Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta