KSSK Diminta Berperan Dorong Penyaluran Kredit

ilustrasi

JAKARTA-Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diharapkan bisa mendorong industri perbankan untuk melakukan percepatan penyaluran kredit dalam upaya menumbuhkan ekonomi, setelah di 2020 pemerintah lebih mengedepankan bantuan likuiditas kepada lembaga perbankan.

“Pada 2021 ini perlu ada percepatan kebijakan pemerintah bersama BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dalam mendorong perbankan untuk lebih berani mendistribusikan kredit sebagai penopang pertumbuhan ekonomi,”┬áChief Economist Digital Banking Institute (DBI), Aldrin Herwany dalam diskusi bertajuk “Indonesia Digital Economy and Business Outlook 2021” di Jakarta, Selasa (19/1).

Aldrin menyebutkan, pada tahun lalu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan nasional lebih terfokus pada bantuan likuiditas kepada perbankan.

Baca :  Terus Bangkit Atau Gulung Tikar?

Dia mengatakan, strategi percepatan penyaluran kredit bisa dilakukan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serentak di seluruh Indonesia selama semester pertama 2021, seiring dengan upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Pelaku perbankan juga perlu untuk duduk bersama dengan pemerintah, BI, OJK dan LPS, dalam upaya menyamakan persepsi.

Ekonomi Indonesia bisa bertumbuh 2-3 persen pada dua triwulan awal di tahun ini dan mampu bertumbuh pada kisaran 3-5 persen pada dua triwulan terakhir 2021, dengan asumsi pemilihan kebijakan lebih fokus pada kesehatan masyarakat,” ujar Aldrin.

Aldrin melanjutkan, merger bank syariah BUMN menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan menjadi andalan bagi pemerintah dalam memasuki babak baru transformasi ekonomi konvensional menuju ekonomi syariah.

Baca :  Pemulihan Ekonomi Global Butuh Peningkatan Kerja Sama

“Permodalan dan aset yang besar menjadi salah satu alasan signifikan dalam menurunkan biaya per unit produk dan menaikkan skala ekonomi, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi di industri perbankan,” tuturnya.

Selain itu, jelas Aldrin, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan merger terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).

Hal ini diharapkan bisa mengakselerasi akses keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan berprospek tinggi sebagai primadona usaha formal di 2021, serta sekaligus mampu mentransformasikan teknologi digital kepada UMKM.

“Digitalisasi dan situasi pandemi pada sektor keuangan akan memaksa perbankan dan lembaga fintech (teknologi finansial) untuk berkolaborasi. Sehingga, pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan pinjaman secara masif dan BI perlu memberikan dukungan untuk mengintegrasikan sistem pembayaran ritel,” papar Aldrin.

Baca :  Realisasi Buyback Saham BBRI Cuma Rp47,25 Miliar