Membangun Papua Berbasis Kearifan Lokal

Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah

Oleh: MH Said Abdullah

“Dibandingkan dengan wilayah kepulauan kami, Irian Barat hanya selebar daun kelor, tetapi Irian Barat adalah sebagian dari tubuh kami. Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan?”

Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (Cindy Adams, 2014, hal. 346)

Kata-kata Bung Karno tersebut menunjukkan bahwa bagi Bangsa Indonesia, Irian Barat atau Papua adalah harga mati bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tidak boleh ada satu kekuatan asingpun yang datang dan mengganggu kedaulatan NKRI di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat).

Papua adalah tanah yang cantik, kaya dan indah. Tekad Bung Karno tersebut haruslah menjadi ruh dan semangat pembangunan Papua saat ini.

Baca :  Membenahi Tata Kelola Jaminan Kesehatan Nasional

Para pengambil kebijakan terhadap Papua harus menjadikan semangat Bung Karno tersebut sebagai acuan dalam merumuskan pendekatan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Kita sedang berada pada posisi penting dalam menentukan arah pembangunan Papua kedepan.

Pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021 sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Kondisi ini tentu akan menjadi pembicaraan Pemerintah dan DPR serta pemerintah daerah dan DPR Papua dan Papua Barat sebagai representasi dan keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat secara keseluruhan.

Kita berharap ada keputusan yang lebih baik, tidak sekedar memperpanjang dana otsus, tetapi kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan masyarakat Papua.

Baca :  Menilik Kebijakan Utang

Bagi kami di Banggar DPR RI isu mengenai keberadaan anggaran otsus untuk tiga provinsi, Aceh, Papua dan Papua Barat, bukan menjadi isu utama yang menjadi topik pembicaraan dalam setiap rapat-rapat penentuan anggaran otsus.

Tetapi yang lebih penting bagi kami adalah bagaimana Pemerintah memiliki konsep dan implementasi pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal yang tergambar dalam kondisi masyarakat, budaya serta lingkungan setempat yang sesuai dengan kerangka NKRI.

Kita tidak bisa memaksakan pembangunan di Papua harus sama dengan Provinsi lainnya, ada ruang yang lebar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam menentukan dan menjalankan proses pembangunannya.

Kami berharap, tiga kata kunci tersebut, manusia, budaya dan lingkungan, harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.

Baca :  Said: Dunia Harus Bersatu Padu Lawan Teroris

Pendekatan Pembangunan Papua

Berakhirnya pelaksanaan dana otsus menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk melihat kembali proses penggunaan dana otsus tersebut dalam dua puluh tahun terakhir.

Alokasi dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan Papua dalam dua puluh tahun terakhir, belanja pusat melalui Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp.205,02 triliun, selama 2005-2019.

Dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) mencapai Rp.126,48 triliun pada periode 2002-2020 dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp.580,93 triliun pada tahun 2005-2019, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat Papua, budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup Papua.