Membangun Papua Berbasis Kearifan Lokal

Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2016 misalnya terdapat beberapa pelajaran penting:

Pertama; penggunaan dana otsus Papua tidak diletakkan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara memadai, sehingga terjadi ketidak sesuaian antara sasaran, indikator, dan dukungan administrasi.

Kedua, penting fokus penggunaan anggaran otsus kedepan harus berbasis pada tiga model pembangunan, pembangunan manusia (human-development), pembangunan budaya yang berbasis etnis (ethno-development) dan pembangunan lingkungan (eco-development).

Ketiga , konsep pembangunan yang sempat popular sebagai bentuk anti tesis pembangunan yang lebih mengutamakan aspek fisik, material dan ekonomi yang banyak diinisiasi oleh pusat (top-down) dan mengabaikan peran masyarakat (bottom-up).

Dengan melakukan modifikasi dan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif dan terbuka, kita optimis kedepannya mampu memperbaiki pendekatan pembangunan Papua selama ini.

Pertama, pembangunan berbasis manusia (human development) harus ditopang oleh tiga aspek dasar yang akan membentuk kualitas manusia Papua, pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

Baca :  Banggar DPR Tolak Kehadiran IMF Dalam Penanggulangan Krisis Akibat Covid-19

Ketiga aspek tersebut harus ditunjang oleh sarana, prasarana serta SDM yang baik dan berkualitas.

Masing-masing kampung di Papua harus memiliki Sekolah dan Puskesmas yang mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat.

SDM adalah kunci pembangunan Papua dimasa yang akan datang. SDM Papua adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan.

Perlu ada afirmasi agar anak anak Papua berpendidikan tinggi di luar Papua, hal ini untuk menanamkan wawasan kenusantaraan yang utuh.

Kedua, pembangunan berbasis etnis dan budaya (ethno-deveopment) Papua harus menjadi prioritas dalam pengalokasian dana otsus kedepan.

Dengan keragaman etnis dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Papua, memiliki kebutuhan yang juga berbeda.

Baca :  Membenahi Tata Kelola Jaminan Kesehatan Nasional

Terdapat 250 suku di Papua dengan beragama corak, pembangunan infrastruktur di Papua harus bertumpu pada penguatan kebudayaan orang Papua.

Pembangunan tidak boleh merusak kekayaan kebudayaan ini, demi dan atas nama pertumbuhan ekonomi semata.

Ketiga, kekayaan alam yang sangat besar membuat Papua memerlukan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (eco development) yang kuat dan menyeluruh.
Luas hutan Papua akan menjadi sumber oksigen dunia yang dibutuhkan tidak hanya oleh Indonesia tetapi juga oleh masyarakat dunia.

Keanekaragaman hayati yang hidup di bumi Papua harus mendapat perlindungan yang memadai.

Pembangunan lingkungan memegang peranan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses pembangunan disuatu kawasan, tidak akan ada gunanya apabila tingkat perekonomian suatu wilayah yang tinggi tetapi kondisi alamnya rusak.

Baca :  Menkeu: Belanja APBN Akselerasi Pemulihan Ekonomi

Langkah pengendalian tutupan hutan sebagai habitus orang Papua mutlak wajib di jaga.

Presiden Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk menata kembali penggunaan dana otsus untuk pembangunan Papua kedepan.

Kesempatan ini kita harapkan akan menjadi titik balik pembangunan Papua menuju pembangunan yang berbasis SDM, budaya dan lingkungan hidup.

Seluruh pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan Papua dengan pendekatan baru, menyadari sepenuhnya tentang keunikan dan kekhasan Papua yang harus tetap terjaga dengan baik.

Pembangunan yang akan tetap menjadikan Papua sebagai bagian tubuh dari NKRI sampai kapanpun, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Bung Karno.

Penulis adalah Ketua Banggar DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian