Penilaian Refly Harun Lebih Politis, Daripada Akademis

Emrus Sihombing adalah Komunikolog Indonesia

Oleh: Emrus Sihombing

Saya terkejut ketika membaca secara seksama isi berita dengan judul Refly Harun: Jokowi adalah Presiden RI, Bukan Presiden Buat Relawan yang dimuat sebuah media online. Media memuat penilaian Refly Harun.

Saya melihat ini sebagai sebuah tesis yang sangat lemah dari aspek akademis.

Refly menilai, jika eksisnya relawan Jokowi-Amin untuk menyukseskan program pemerintah, maka itu juga tidak dibenarkan.

Sebab, yang program pemerintah itu disukseskan oleh lembaga atau struktur pemerintah.

Itulah salah satu pandangan Refly yang dimuat pada link berita yang tersedia di bawah ini.

Penilaian di atas lebih politis, sangat jauh dari kaidah akademis.

Sebab, keberhasilan pembangunan setiap negara ditentukan sejauhmana tingkat partisipasi setiap warga negara (individu) dan kelompok masyarakat terlibat/ikut serta dalam proses pembangunan.

Baca :  Menteri Jangan Buat Gaduh di Ruang Publik

Sebab demokrasi itu, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dan yang tak kalah utamanya bersama-sama dengan rakyat.

Artinya, partisipasi setiap warga masyarakat kunci kesuksesan pembangunan suatu negara.

Lagi pula, keterlibatan setiap warga dan atau kelompok organisasi masyarakat, termasuk relawan Jokowi-Amin menyukseskan program pemerintah, merupakan model pembangunan yang memandang bahwa rakyat Indonesia sebagai subyek pembangunan yang berfikir tak terbatas, kreatif, inovatif, punya kehendak bebas dan cita-cita.

Sebaliknya, pembangunan akan mengalami kelambatan, bahkan bisa jadi terlambat, jika program pemerintah hanya disukseskan oleh lembaga atau struktur pemerintah.

Bahkan mengkerdilkan peran-peran organisasi sosial di masyarakat sebagai agen perubahan.

Oleh karena itu, menurut hemat saya, pembangunan yang disukseskan oleh lembaga atau struktur pemerintah merupakan pendekatan mekanistis yang memposisikan manusia sebagai objek pembangunan yang bisa dikendalikan dan hanya mengikuti kehendak penguasa atau keinginan dari struktur pemerintah itu sendiri.

Baca :  Serikat Pertamina Tolak Ahok, Sarat Agenda Terselubung

Pola pembangunan semacam ini menjadi sentralistik dan satu arah.

Saya pastikan model pembangunan semacam ini sangat tidak relevan dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut hemat saya, tampaknya Refly ingin “bernostalgia” kembali ke pola pembangunan sentralistik yang linear, yang sangat tidak sejalan dengan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan tenoklogi.

Itulah sebagai antitesis atas tesis Refly. Namun demikian, bisa saja Refly mengemukakan tesis baru atas antitesis saya tersebut.

Penulis adalah Komunikolog Indonesia di Jakarta