Tiga Pukulan Bagi Ekonomi Sinuhun

Pengamat Ekonomi AEPI Salamuddin Daeng

Oleh: Salamuddin Daeng

Punya uang banyak saja belum tentu mudah menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sedang kesulitan uang, betapa sulitnya.

Syukur kalau masih bisa tidur, sehinga punya waktu bermimpi. Demikian sulit masalah yang dihadapi Pemerintah saat ini.

Tiga masalah datang bersamaan di tahun 2021 yakni;

1. Masalah keuangan negara dan BUMN akibat tata kelola APBN dan keuangan BUMN yang buruk.

APBN defisit melebar hingga 1000 triliun lebih, dan tidak mungkin bisa ditutup oleh pemerintah dengan utang baru.

Walaupun dapat utang baru, bagaimana mungkin bisa bayar bunga di masa mendatang.

2. Masalah pandemi corona sekarang mungkin telah menjadi epidemi yang membutuhkam uang besar untuk membeli vaksin, membeli obat, membeli alat kesehatan, dan menangani masalah dalam jangka panjang.

Sementara corona terus meningkat dan konon belum mencapai puncaknya.

Sisi lain vaksinasi masih kontroversi dikarenakan perbedaan pendapat diantara banyak pihak dan mungkin akibat persaingan para produsen vaksin.

Baca :  10 Prestasi Jokowi Pada Akhir 2015

Sementara untuk pengadaan vaksin pemerintah pusat belum pasti punya uang untuk mengatasi pandemi ini. Sri Mulyani akan memalak anggaran pemda Rp 15 triliun untuk membeli vaksin.

3. Masalah akibat kerusakan lingkungan yang memicu bencana alam dimana mana di tanah air.

Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, puting beliung, gunung meletus, mengguncang lahir batin penduduk Indonesia. Padahal korban bencana alam tahunan sejak awal pemerintahan ini belum pulih dari luka lahir batin.

Membutuhkan biaya besar untuk memulihkan kehidupan korban bencana. Sementara pemerintah tidak memiliki uang yang.cukup buat menolong rakyat.

Buat mengamankan jalannya pemerintahan saja celengan sudah kering.

Itulah, bagi saya pertumbuhan ekonomi alias growth bukan lagi indikator yang penting, tak perlu lagi pemerintah bicara ini.

Mengejar pertumbuhan ekonomi tidaklah mendesak dan tidak lagi menjadi pertanyaan publik. Hal yang paling mendesak adalah darimana pemerintah mendapatkan uang buat mengatasi ketiga masalah di atas, pukulan bertubi tubi.

Baca :  Pemerintahan Jokowi Tidak Diberi Utang Sepeserpun

Memang ada UU No 2 tahun 2020 memberi kelekuasaan kepada pemerintah untuk mengambil utang di atas 3 persen GDP.

Dan tahun lalu pemerintah berhutang 1000 triliun lebih sebagian besar dari penjualan SUN. Tahun ini 2021 juga utang baru targetmya 1000 triliun lebih. Tapi utang luar negeri tidak mudah.

Lembaga keuangan multilateral tidak menaruh Indonesia sebagai prioritas untuk dibantu atau ditolong.

Bahkan Indonesia harus mau membantu tetangga tetangganya. Mungkin lembaga keuangan multilateral sudah emoh. Atau jangan jangan mereka punya rencana lain buat Indonesia.

Utang lebih dari Rp. 1000 triliun setahun sampai tahun 2023, akan diperoleh dengan menyedot uang bank, dana Jamsostek, dana haji, dana taspen, dan dana asabri, dan dana perusahaan asuransi serta dana pensiun BUMN, ke dalam Surat Utang Negara (SUN).

Baca :  BI Rilis Bleid Pelaksanaan Lelang SUN Jangka Panjang di Pasar Perdana

Sementara semua dana publik tersebut dirundung masalah korupsi yang parah. Akibat lain adalah liquditas di bank dan di masyarakat bisa kering kerontang, orang susah usaha dan susah belanja.

Setelah situasi remuk redam akan datang masalah baru yakni bayar utang, bayar bunga, bayar jatuh tempo, bayar pokok utang, semuanya akan sangat berat, bukan hanya membahayakan keuangan negara, namun eksistensi negara.

Sementara samar samar mulai terdengar rencana pemerintah cetak uang Rp.300 triliun, separuh dari jumlah uang beredar saat ini.

Artinya jika terjadi uang masayarat berpotensi kehilangan uang separuh dogondol “tuyul” alias inflasi.

Betapa berat ya, hanya dengan bersabar bisa menerima keadaan sekarang ini. Hanya dengan bahu membahu, gotong royong.

Begitukah Sinuhun?

Penulis adalah Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta