Lindungi Investor, Opsi Backdoor Listing Tri ke ISAT Mesti Terapkan Tender Offer

Pengamat ekonomi dan keuangan, Yanuar Rizky

JAKATA-Pengamat ekonomi dan keuangan, Yanuar Rizky berharap, rencana PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) untuk melakukan backdoor listing melalui PT Indosat Tbk (ISAT) seharusnya bisa diikuti dengan penerapan tender offer dalam upaya melindungi investor minoritas.

Menurut Yanuar, perlindungan terhadap investor menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada dasarnya, jelas dia, kewajiban tender offer merupakan mekanisme yang bagus untuk melindungi kepentingan investor yang tidak setuju dengan rencana backdoor listing.

“Pada situasi krisis 2008, saat itu mandatory tender offer dicabut karena alasan krisis dan mempercepat corporate restructuring. Hingga saat ini regulasi tersebut tetap diberlakukan oleh OJK. Jadi, sekarang posisinya tidak tender offer juga tidak apa-apa,” ujar Yanuar dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa (16/2).

Pada diskusi virtual bertajuk “Mencermati Backdoor Listing di Bursa: Ada Risiko Bagi Investor” tersebut, Yanuar mengungkapkan bahwa pada aturan yang remang-remang tersebut OJK dan BEI harus memberikan kejelasan kepada investor mengenai informasi perusahaan yang akan melakukan backdoor listing.

Baca :  ISAT Lapor ke OJK Terkait Rencana Penjualan 4.000 Menara

“Pada banyak kasus, saya menilai OJK lemah di saat Kejaksaan Agung justru menjadi leading. OJK sebagai pengawas malah diam saja. Hal seperti ini akan buruk ke depannya bagi pasar modal,” ujar Yanuar.

Lebih lanjut dia menambahkan, masuknya Tri ke ISAT juga memiliki potensi dilusi kepemilikan investor publik, setelah Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang baru melakukan aksi korporasi berupa rights issue atau pun stock split.

“Bagi Tri, yang tidak menarik di ISAT adalah kepemilikan saham Merah Putih oleh pemerintah yang sebesar 1 persen,” imbuhnya.

Dia menegaskan, dampak dilusi tidak akan terjadi pada kepemilikan pemerintah di ISAT, karena negara sudah mengikat 1 persen kepemilikan berupa saham Merah Putih.

“Saham 1 persen ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah, meski tidak penuh. Seperti keputusana dalam menetapkan direksi dan lain-lain,” kata Januar.

Baca :  Fitch: Besaran Capex Emiten Telko Tetap Tinggi di Tengah Rivalitas Ketat

Pada kesempatan yang sama, pengamat pasar modal, Reza Priyambada mengatakan bahwa backdoor listing pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk go public atau tidak mau perusahaannya dicampuri oleh masyarakat, namun berkeinginan mendapatkan akses ke Bursa.

“Ketiadaan aturan yang jelas mengenai praktik backdoor listing di Indonesia menimbulkan ketidakpastian. Apakah backdoor listing, khususnya yang dilakukan melalui akuisisi perusahaan publik, diperbolehkan menurut undang-undang di Indonesia?” ujar Reza.

Bahkan, lanjut dia, aksi backdoor listing juga memiliki persoalan lain seperti pemanfaatan momentum oleh pemilik modal untuk menggoreng saham. 

Emiten yang telah dipoles menjadi korporasi baru itu akan memoles kinerja keuangan dan operasional, agar saham bergerak setinggi-tingginya.

Namun, jelas Reza, tidak semua saham yang menggunakan mekanisme backdoor listing merugikan investor, karena bisa saja emiten itu menjadi korporasi yang maju setelah mengubah core bisnis.

Baca :  Kompetisi di Industri Telko Nyaris Brutal, EXCL Apresiasi Konsolidasi Tri dan ISAT

“Investor sudah seharusnya terlindungi, tetapi tergantung dari investor pengendalinya,” ucap Reza.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung mengkhawatirkan proses konsolidasi yang terjadi antara Tri dan ISAT, terutama terkait dengan kepemilikan saham pemerintah di Indosat yang tersisa 14,6 persen. 

“Saya pribadi khawatir atas potensi terdilusinya persentase kepemilikan saham pemerintah di Indosat akibat merger dengan Tri,” katanya.

Guna mencegah terjadinya dilusi itu, kata Martin, pemerintah bisa melakukan penambahan modal.

“Akan tetapi, langkah ini kurang bijaksana bila dilaksanakan di tengah beban keuangan, vaksinasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang berat,” tutunya.

Dia mengatakan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak dari merger terhadap pengembangan teknologi 5G di Indonesia.

“Pandemi Covid-19 telah menunjukkan potensi ekonomi digital di Indonesia dan negara harus mendukung pengembangan teknologi 5G. Bila merger Tri-Indosat dapat mempercepat transformasi infrastruktur digital, tentu sisi positif ini harus didukung,” kata Martin.