OJK Tetapkan Mantan Ketua BPA Asuransi Bumiputera Sebagai Tersangka

Asuransi Bumiputera

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB) periode 2018-2020, Nurhasanah sebagai tersangka kasus dugaan tidak melaksanakan perintah tertulis OJK terkait implementasi Anggaran Dasar AJBB.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam L Tobing dalam siaran pers yang dirilis di Jakarta, Jumat (19/3) menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti yang dikumpulkan, terbukti sampai 30 September 2020 perintah tertulis OJK itu tidak dilaksanakan oleh AJBB.

Dengan demikian, menurut dia, penyidik dari OJK menetapkan Nurhasanah sebagai tersangka kasus dugaan tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Perintah Tertulis OJK terkait implementasi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB sesuai Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tertanggal 16 April 2020.

Adapun Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tersebut berisi, antara lain permintaan OJK bagi AJBB untuk melaksanakan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB, yang harus dilaksanakan oleh organ Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat 30 September 2020.

Tongam mengklaim, sebelum menetapkan status tersangka terhadap Nurhasanah, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, seperti melakukan penyelidikan sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPRINLIDIK/19/XI/2020/DPJK tertanggal 6 November 2020.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sudah embuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan (LKTP_SJK) Nomor: LKTP-SJK/13/XII/2020/DPJK tertanggal 15 Desember 2020 dan membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK/23/XII/ 2020/DPJK tertanggal 18 Desember 2020.

Bahkan, kata Tongam, penyidik juga sudah melakukan permintaan keterangan berbagai pihak, seperti pelapor, para saksi terkait, para ahli serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI.

Tongam menjelaskan, perbuatan Nurhasanah yang tidak mematuhi perintah OJK tersebut telah mengakibatkan terhambatnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi AJBB.

Dengan demikian, jelas dia, penyidik menetapkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pasal 54 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tongam mengaku, sebelumnya penyidik juga telah melaksanakan Gelar Penetapan Tersangka pada 4 Maret 2021, dengan kesepakatan Peserta Gelar untuk menetapkan Nurhasanah selaku Ketua BPA AJBB periode 2018-2020 sebagai tersangka.