84 Pemda Sepakat Dengan DJP Dalam Pemungutan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hari ini secara resmi telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 84 Pemerintah Daerah (Pemda) tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah tahap III.

JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  (DJPK) dan 84 Pemerintah Daerah (Pemda) tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat  dan pajak daerah tahap III.

Acara penandatanganan dilakukan secara luring di Aula Nagara  Dana Rakca Gedung Radius Prawiro DJPK dan secara daring melalui Video Conference. 

“Mengumpulkan penerimaan negara tidak hanya dapat dilakukan oleh satu instansi semata.  Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan karena  masing-masing pihak memiliki tujuan yang sama yakni mengumpulkan penerimaan,” ungkap  Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam sambutannya. 

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pertukaran dan pemanfaatan data  atau informasi perpajakan, data perizinan, serta informasi lainnya.

Tujuan lain yang ingin  dicapai, yakni mengoptimalkan penyampaian data informasi keuangan daerah, pengawasan  wajib pajak bersama, dan pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan  kepada masyarakat khususnya di bidang perpajakan.

DJP, DJPK, dan Pemda juga  bersepakat untuk melakukan pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan  demi meningkatkan pengetahuan serta kemampuan aparatur. 

Melalui kerja sama dengan Pemda, DJP berharap dapat menerima sumber data penting untuk  pengawasan kepatuhan pajak antara lain data kepemilikan dan omzet usaha, izin mendirikan  bangunan, usaha pariwisata, usaha pertambangan, usaha perikanan, dan usaha perkebunan. 

Sebaliknya, Pemda juga akan menerima data dari DJP untuk kepentingan pengawasan  daerah. 

Kerja sama ini bukan kali pertama dilakukan oleh DJP, DJPK, dan Pemda.

Pada tahap I  dilaksanakan perjanjian kerja sama dengan tujuh Pemda yang ditandatangani pada tanggal  16 Juli 2019.

Dilanjutkan perjanjian kerja sama tahap II pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan  78 Pemda.

Hingga saat ini, sudah ada 169 Pemda yang bersinergi dengan pemerintah pusat  dalam mengoptimalkan pemungutan pajak. 

DJP berharap program ini dapat segera diikuti seluruh pemerintah daerah karena memberikan  manfaat yang besar bagi upaya pemungutan pajak, baik pusat maupun daerah, yang lebih  optimal dan berkelanjutan. 

“Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah pusat dan daerah. Penerimaan  pajak tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik tetapi juga untuk melaksanakan  program kesejahteraan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di masa  pandemi seperti saat ini,” pungkasnya.

Baca :  Ini Pesan Menkeu Kepada Dirjen Pajak Baru