Liabilitas Melonjak 34%, Laba Bersih KINO Anjlok Jadi Rp113,7 Miliar

PT Kino Indonesia Tbk

JAKARTA-PT Kino Indonesia Tbk (KINO) sepanjang 2020 mengalami penurunan tajam menjadi Rp113,7 miliar dari Rp520,44 miliar di 2019, sedangkan liabilitas hingga akhir tahun lalu justru tercatat melambung hingga 34 persen menjadi Rp2,68 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan KINO untuk Tahun Buku 2020 yang dipublikasi di Jakarta, Rabu (21/4), total penjualan tercatat Rp4,02 triliun atau mengalami penurunan dibanding 2019 yang mencapai Rp4,68 triliun.

Namun, beban pokok penjualan pada tahun lalu senilai Rp2,1 triliun atau lebih rendah dibanding setahun sebelumnya yang sebesar Rp2,49 triliun.

Sehingga, laba bruto KINO di 2020 senilai Rp1,93 triliun atau mengalami penurunan dibanding 2019 yang sebesar Rp2,19 triliun.

Sementara itu, pada tahun lalu KINO mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp135,16 miliar atau mengalami penurunan tajam dibanding setahun sebelumnya sebesar Rp636,1 miliar.

Baca :  Semester I-2020, Laba Bersih KINO Turun Jadi Rp118,64 Miliar

Dengan jumlah beban pajak penghasilan di 2020 senilai Rp21,49 miliar, maka laba bersih tercatat sebesar Rp113,7 miliar.

Per 31 Desember 2020, total liabilitas KINO melambung menjadi Rp2,68 triliun dari Rp1,99 triliun per 31 Desember 2019.

Sedangkan, total ekuitas hingga akhir tahun lalu menurun menjadi Rp2,58 triliun dari posisi per akhir 2019 yang sebesar Rp2,7 triliun.

Menurut Direktur dan Sekretaris Perusahaan KINO, Budi Muljono dalam laporan perseroan kepada Bursa Efek Indonesia, kenaikan total liabilitas hingga 34 tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai utang bank jangka pendek sebesar Rp471 miliar dan utang jangka panjang Rp223 miliar.

Kemudian, lanjut Budi, peningkatan juga terjadi pada liabilitas sewa jangka pendek dan jangka panjang sebesar Rp67 miliar, namun peningkatan tersebut diimbangi oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp87 miliar.

Baca :  Semester I-2020, Laba Bersih KINO Turun Jadi Rp118,64 Miliar

“Manajemen berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar, dikarenakan adanya kebutuhan modal kerja perseroan dan untuk membiayai penambahan kapasitas produksi perseroan,” katanya.