Mandat Penerbitan Surat Utang yang Diterima Pefindo Capai Rp45,28 Triliun

ilustrasi

JAKARTA-PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) hingga 15 Maret 2021 mencatat ada 39 perusahaan yang memberikan mandat untuk pemeringkatan atas rencana penerbitan surat utang sebesar Rp45,28 triliun.

Berdasarkan data Pefindo yang dikutip di Jakarta, Selasa (20/4), rencana emisi terbesar untuk penerbitan surat utang tersebut ada pada tiga perusahaan yang bergerak di industri pembiayaan, yakni senilai Rp6,3 triliun, selanjutnya adalah empat perusahaan multifinance Rp5,8 triliun dan tiga perusahaan konstruksi Rp5,5 triliun.

Terdapat satu perusahaan yang bergerak di industri bubur kertas dan tisu sebesar Rp4,3 triliun, empat perusahaan properti senilai Rp2,75 triliun, satu perusahaan bandar udara Rp2,73 triliun, dua perusahaan pembangkit tenaga listrik Rp2,55 triliun, dua perusahaan perkebunan Rp2,5 triliun dan tiga bank senilai Rp2,4 triliun.

Baca :  2020, Laba BTN Meroket 665,71%

Berdasarkan jenis surat utang, rencana penerbitan terbesar ada pada Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Baru yang sebesar Rp16,33 triliun, obligasi Rp7,32 triliun, rencana PUB senilai Rp6,5 triliun, medium term notes (MTN) Rp4,58 triliun, sukuk Rp7,9 triliun, sekuritisasi Rp2,35 triliun dan surat berharga komersial senilai Rp300 miliar.

Berdasarkan institusi, terdapat 16 perusahaan BUMN dan anak perusahaan yang akan menerbitkan surat utang sebesar Rp23,13 triliun, sedangkan perusahaan non-BUMN sebanyak 23 emiten yang memiliki rencana emisi senilai Rp22,15 triliun.

Sementara itu, pada Kuartal I-2021 Pefindo telah menangani pemeringkatan terhadap surat utang perusahaan BUMN dan anak perusahaan sebesar Rp8,34 triliun, sedangkan untuk perusahaan non-BUMN senilai Rp7,97 triliun.

Baca :  PUPR Dorong Kontraktor Indonesia Ekspor Jasa Konstruksi

Secara nasional atau pemeringkatan surat utang yang dilakukan Pefindo maupun lembaga pemeringkatan lain mencatatkan total emisi sebesar Rp23,22 triliun per Kuartal I-2021.

Penerbitan surat yang dilakukan perusahaan BUMN dan anak perusahaan tercatat sebesar Rp11,1 triliun, sedangkan perusahaan non-BUMN senilai Rp12,12 triliun.