OJK Serukan Boycott Fintech dan Investasi Ilegal

OJK
ILustrasi

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan kegiatan jasa keuangan ilegal di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat, sehingga masyarakat diminta untuk menghindari transaksi pinjaman online maupun investasi di perusahaan tak terdaftar di OJK.

Menurut Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 jumlah kasus investasi ilegal, termasuk kegiatan pinjaman melalui teknologi finansial (fintech) maupun gadai semakin marak.

“Sejak awal 2020 sampai akhir Februari 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan dan menutup sebanyak 390 kegiatan investasi ilegal,” ujar Tirta dalam acara bertajuk “Infobank: Melindungi Masyarakat dari Jeratan Fintech dan Investasi Ilegal” di Jakarta, Selasa (13/4).

Baca :  OJK Canangkan Sinergi Aksi Indonesia Menabung

Bahkan, lanjut Tirta, OJK sudah menghentikan dan menutup sebanyak 1.200 fintech ilegal, serta perusahaan gadai tak terdaftar di OJK.

“Tetapi, pada masa pandemi ini masih saja banyak fintech ilegal yang terus bermunculan,” ucapnya.

Tirta mengungkapkan, maraknya kegiatan investasi dan fintech ilegal disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat, yaitu hanya 38 persen.

“Sementara, tingkat inklusi sudah 76 persen berdasarkan hasil survei 2019. Kalau sekarang, tingkat literasi sudah semakin tinggi, tetapi masih ketinggalan dengan angka inklusi,” tuturnya.

Pada dasarnya, jelas Tirta, keputusan untuk berinvestasi atau melakukan pinjaman secara online hanya harus memenuhi prinsip 2L, yakni legal dan logis.

“Pada awal Januari 2021, terdapat 148 fintech yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Sepuluh di antaranya adalah fintech syariah,” kata Tirta.

Baca :  Klarifikasi OJK: Faris Rabidin Bukan Pejabat OJK

Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito mengatakan, sebanyak 148 fintech tersebut merupakan peer-to-peer lending (P2PL).

“Yang terdaftar ada 102 fintech dan 46 yang sudah berizin,” ucap Sarjito.

Sarjito mengungkapkan, sejauh ini belum ada ketentuan hukuman pidana terhadap fintech yang tidak memiliki izin.

Namun, kata dia, saat ini OJK sedang membahas mengenai ketentuan yang bisa memberikan sanksi pidana bagi fintech ilegal, dan diharapkan bisa terselip di RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK).

“Sekarang ini sudah saatnya kita boycott semua peer-to-peer lending yang berbau tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK,” tegas Sarjito sembari mengatakan bahwa masyarakat diharapakan untuk bisa mengenali kegiatan jasa keuangan ilegal.

Baca :  Politik Ekonomi Tanpa Militansi

Sedangkan, Sarjito menyebutkan, ciri-ciri kegiatan investasi ilegal adalah, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu singkat, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru, memanfaatkan nama tokoh masyarakat, menyatakan bebas risiko dan tidak memiliki legalitas.