IGJ: Keputusan Tepat Indonesia Menjadi Co-sponsor Proposal Pengabaian TRIPS

DIrektur IGJ, Rachmi Hertanti

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah merespon tuntutan masyarakat sipil Indonesia dengan memutuskan untuk menjadi Co-Sponsor Proposal Pengabaian TRIPS (TRIPS Waiver) di WTO.

Keputusan ini dikeluarkan pada saat yang tepat dimana negosiasi TRIPS Waiver di WTO akan segera berjalan secara intensif.

Keputusan ini telah disampaikan Pemerintah kepada WTO pada 10 Mei 2021 kemarin.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, meminta agar sebagai co-sponsor, Pemerintah dapat berperan lebih aktif dalam negosiasi TRIPS Waiver terutama mendorong solidaritas global untuk memperjuangkan proposal ini, khususnya mendesak negara-negara yang masih menolak proposal ini agar berbalik memberikan dukungannya.

“Keputusan pemerintah menjadi Co-Sponsor merupakan keputusan yang tepat dan sejalan dengan tuntutan dari kami, masyarakat sipil. Tentu keputusan ini harus menjadi prioritas utama dalam misi diplomasi Indonesia di internasional sebagai wujud dari solidaritas global  untuk kemanusiaan”, ujar Rachmi.

Baca :  Pemerintah Harus Serius Melindungi Petani Dari Ancaman FTA

Lebih lanjut Rachmi menilai bahwa selanjutnya tugas dari Pemerintah Indonesia, sebagai co-sponsor, memastikan dalam proses perundingan agar isi teks benar-benar mencerminkan tujuan utamanya, yaitu menangani pandemi COVID19 sesegera mungkin dengan cakupan pengabaian TRIPS yang luas.

“Mengawal ketat proses perundingan menjadi hal yang sangat penting, jangan sampai terjadi tukar guling kepentingan akibat lobby kuat industri farmasi yang akhirnya tujuan utama TRIPS Waiver menjadi hilang”, tegas Rachmi.

Peneliti Third World Network, Lutfiyah Hanim berharap perundingan TRIPS waiver tidak berlarut-larut.

Selain itu Pemerintah dan co-sponsor  lainnya harus cermat dalam negosiasi.

“Tantangannya, ada sejumlah negara maju yang menolak proposal ini. Sejauh ini, Pemerintah AS telah menyatakan diri mendukung proposal. Proses perundingan juga rentan akan adanya intervensi. Pemerintah harus cermat selama proses negosiasi untuk mencegah adanya klausul yang justru membatasi cakupan TRIPS Waiver, “ jelas  Hanim.

Baca :  Pemerintah Harus Menjadi Co-Sponsor TRIPS Waiver & Mengawal Ketat Negosiasi di WTO

Selain itu, Lutfiyah Hanim menyebutkan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi diperlukan dalam solidaritas penanganan pandemi.

“Peningkatan produksi yang pesat secara global merupakan solusi yang penting mengatasi masalah kekurangan dan aksesibilitas pada vaksin, obat, alat diagnostik dan alat kesehatan yang diperlukan dalam penanganan COVID19. Karena itu kepemimpinan Indonesia diharapkan dalam perundingan TRIPS waiver untuk mencapai hasil yang maksimal yaitu keterjangkauan dan ketepatan waktu produk medis ke semua negara yang membutuhkan.,” kata Hanim

Proposal TRIPS Waiver ini sangat penting untuk menghentikan monopoli industri farmasi atas perlindungan kekayaan intelektual yang membatasi akses masyarakat pada vaksin, obat-obatan, tes diagnostik dan teknologi medis lain yang dibutuhkan terkait penanganan pandemi.

Baca :  Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat