Memaknai Pandangan Presiden Terkait Hasil TWK Pegawai KPK

Emrus Sihombing, Komunikolog Indonesia

Oleh: Emrus Sihombing

Kemarin, Senin, 17 Mei 2921, setidaknya Presiden memberikan dua pernyataan sangat bijak terkait dengan polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK.

Pertama, hasil tes tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos tes.

Kedua, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Dua kalimat bijak tersebut dimuat pada link berita yang tersedia di bawah ini.

Merujuk pada dua pandangan Presiden tersebut, jika kita menggunakan hati dan pikiran tenang, kita dapat dengan mudah menangkap hakekat makna jernihnya dari dua kalimat bijak tersebut.

Pada kalimat pertama, menurut saya, dapat dimakna bahwa hasil tes wawasan kebangsaan tidak menjadikan para pegawai yang tidak lolos diberhentikan.

Baca :  Jokowi: Perbaikan Sistem Birokrasi Bisa Atasi Korupsi

Mereka tetap berstatus pegawai KPK sampai ada suatu hal tertentu. Misalnya, mengundurkan diri..

Pada kalimat kedua, menurut saya dapat dimaknai bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan hal formal dan menjadikan pemberantasan korupsi di tanah air lebih sistematis (tertata) daripada sebelumnya.

Jadi, diksi “lebih sistematis” merupakan kata kunci.

Untuk itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik yang berstatus ASN dan yang bukan ASN di KPK, harus bekerja dan bertindak sesuai UU, aturan internal, kebijakan, program dan arahan pimpinan KPK.

Oleh karena itu, saya menyarankan, jika ke depan para pihak melihat dan atau merasa tidak sesuai aturan (UU), sebagai pegawai yang bekerja di institusi penegak hukum, sebaiknya mereka selesaikan dengan mengedepankan jalur tahapan hukum daripada berwacana di ruang publik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan menggaggu sistem kerja di KPK.

Baca :  KPK Rilis Survei Integritas Sektor Publik 2014

Ini sekaligus memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Namun di sisi lain, sudah disadari atau tidak oleh kita semua, di KPK ke depan akan ada dua organisasi kepegawaian.

Yang satu organisasi formal yaitu Korpri unit KPK yang anggotanya 1000 orang lebih.

Yang lain, bisa saja tetap bernaung dalam Wadah Pegawai KPK dengan jumlah anggota boleh jadi sangat tidak signifikan dibanding dengan Korpri unit KPK.

Karena itu, dari aspek sosiologis, saya berhipotesa ke depan, antara dua kompok ini akan terjadi interaksi yang “dinamis”.

Penulis adalah Komunikolog Indonesia