Menkeu Tak Sempat Libur Lebaran, Kebut RUU APBN 2022

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan laporan pada Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021, Senin (25/01/2021) pagi.

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyaani Indrawati mengaku tidak sempat menikmati libur Idulfitri 1442 H.

Pasalnya, ia harus menyelesaikan beberapa RUU dan melalukan penyusunan RUU Anggaran dan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang nantinya harus didiskusikan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kami enggak sempat liburan Lebaran sebab kami menyiapkan KEM PPKF di DPR. Kita masih ada audit BPK, masih ada 2 RUU yang akan dibahas kita selesaikan RUU APBN nanti,” tuturnya dalam Silaturahmi Daring Kementerian Keuangan Idulfitri 1442 H, Jakarta, Jumat, (14/5/2021).

Menkeu mengatakan, dalam tiga bulan mendatang kegiatannya kian padat seiring dengan pembahasan RUU APBN 2022. Oleh karena itu, ia akan lebih banyak berinteraksi dengan awak media.

Baca :  Akhir 2013, Defisit Anggaran Rp209,5 Triliun

Tak hanya itu, Menkeu juga berpesan agar media bisa menjadi sarana penyalur berita dari pemerintah sehingga terjadi komunikasi publik.

Dia juga menginginkan pemberitaan yang dipublikasikan dapat ditulis dengan baik.

Bukan berarti harus memuji kinerja pemerintah, melainkan menyiarkan kabar yang membuat Indonesia semakin baik.

“Mohon buat berita baik bukan yang memuji-muji tapi membuat berita agar Indonesia semakin baik,” kata dia.

Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan, Indonesia sudah menghadapi pandemi covid-19 selama dua tahun dengan terbatasnya interaksi secara fisik.

Hal ini berimplikasi pada sisi kesehatan secara fisik dan mental serta kesehatan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus merumuskan berbagai kebijakan untuk melindungi dan menjaga masyarakat aspek kesehatan hingga ekonomi akibat dampak pandemi.

Baca :  Said Abdullah: Belanja Pemerintah Pusat Harus Mampu Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi

“Jadi kita sekarang memang masih berkonsentrasi fokus untuk betul-betul menjaga keseluruhan masyarakat kesehatan dari sisi kesehatan ekonomi agar kita bisa tidak hanya bertahan tapi juga pulih kembali,” tegasnya.

Bahkan ia tak menampik bahwa berbagai kebijakan yang dirumuskan pemerintah tidak selalu mudah karena dihadapkan pada pilihan terbaik dan tidak populer.

Namun yang terpenting pemerintah akan terus mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk pulih dan bangkit dan mendorong pemulihan ekonomi.

“Kadang-kadang pilihan kebijakan nggak selalu gampang buat kami karena memang kadang-kadang pilihannya juga tidak selalu pilihan antara yang first best dan second best. Tapi jarang pilihan ini pilihan yang tidak favorable tapi harus diambil dalam rangka untuk menjaga masyarakat menjaga seluruh perekonomian,”tuturnya.

Baca :  Said Abdullah: Tak Perlu Pansus, Cukup Panja Jiwasraya Saja