Petrus: Salah Besar Mengkultus Individukan Novel Baswedan di KPK

Koordinator TPDI, Petrus Salestinus

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menegaskan salah besar jika ada kelompok yang mengkultus individukan dan memuja Novel Baswedan di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, ada atau tidak Novel Baswedan, lembaga antirasuah itu tetap ada.

“Perdebatan seputar penonaktifan Novel Baswedan dkk dari tugas-tugasnya selaku Penyidik KPK, dengan menggerakan puluhan Profesor Doktor atau Guru Besar, untuk menolak penonaktifan Novel Baswedan merupakan langkah yang mubasir. Aksi ini juga tidak memiliki dasar hukum apapun bahkan menodai Independensi KPK,” tegas Petrus di Jakarta, Rabu (19/5).

Prinsip UU No. : 19 Tahun 2019 Tentang KPK terhadap Pegawai KPK, ialah bahwa Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Demikian penegasan (pasal 1 angka 6 UU No.19 Tahun 2019 Tentang KPK).

Menurutnya, posisi Pegawai KPK merupakan satu dari organ penting di KPK selain Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK.

Namun organ Pegawai KPK, tunduk pada UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN yang menempatkan ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada prinsip : Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, Komitmen, Integritas Moral, Kompetensi dll.

Baca :  Petrus: Pimpinan KPK Harus Tolak Keinginan Jokowi Pertahankan Novel Baswedan Cs

Karena itu, untuk menjadi Penyidik KPK dengan status ASN, Novel Baswedan dkk wajib mengikuti seleksi Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, termasuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Tes ini meliputi “Nilai Dasar (memegang teguh Ideologi Pancasila, setia kepada UUD 1945 dan pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dll.); Kode Etik dan Kode Perilaku; Komitmen Moral, Tanggung Jawab; dll.

Berdasarkan hasil tes, Novel Baswedan dkk dinyatakan tidak lulus.

Petrus menegaskan, pengangkatan Novel Baswedan dkk menjadi ASN berada di tangan “Pejabat Pembina Kepegawaian” (PPK), yang berada di masing-masing Kementerian.

Tetapi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Novel Baswedan dkk sebagai Penyidik KPK, menjadi wewenang absolut Pimpinan KPK.

Hal ini sesuai wewenang atribusi pada pasal 3 dan pasal 45 UU No. 19 tahun 2019, Tentang KPK.

Baca :  Segera Berhentikan Patrialis Akbar Dengan Tidak Hormat

“Novel Baswedan dkk saat ini berada pada tahap dinonaktifkan dari jabatan sebagai Penyidik KPK, sementara untuk sampai pada tahap diberhentikan, meskipun Pimpinan KPK sudah memiliki alasan hukum untuk pemberhentian Novel Baswedan dkk dari fungsinya selaku Penyidik di KPK, tinggal menunggu tahapan lebih lanjut,” terangnya.

Dengan demikian, perdebatan seputar penonaktifan Novel Baswedan dkk dari tugas-tugasnya selaku Penyidik KPK, dengan menggerakan puluhan Profesor Doktor atau Guru Besar tidak memiliki dasar hukum apapun.

Justru manuver Novel Baswedan dkk ini menodai Independensi KPK.

Kultus Individu

Lebih lanjut, Petrus menerangkan penonaktifan Novel Baswedan dkk masih dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Pimpinan KPK.

Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 3 dan pasal 45 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK, yang bersifat independen  dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk oleh Presiden Jokowi, kecuali soal status ASN.

Baca :  Didukung KPK, PUPR Terus Lakukan Pencegahan Korupsi

“Segelintir orang mengkultusindividukan Novel Baswedan, seakan-akan kekuatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di KPK digantungkan kepada kemampuan Novel Baswedan,” ucapnya.

“Ini cara pandang yang absurd, apalagi KPK sudah 17 tahun berjalan belum berhasil membuat koruptor berhenti korupsi dan mengembalikan kerugian negara,” ulasnya.

Advokat PERADI ini menjelaskan tindakan penonaktifan Novel Baswedan dkk dari jabatan sebagai Penyidik di KPK, baru tahap awal pembenahan.

Keputusan ini belum masuk tahap pemberhentian dari jabatan sebagai  Penyidik di KPK lantaran masih menunggu Keputusan definitif.

“Apakah Novel Baswedan dinyatakan diangkat sebagai ASN atau tidak dan apakah dimutasi pada posisi lain dengan Perjanjian Kerja, mari kita tunggu,” imbuhnya.

“Oleh karena itu mari kita dukung, amati dan awasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan PP No. 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN, tanpa harus mengintervensi tugas Pimpinan KPK,” pungkasnya.