BUMN Dapat Kuota Minim Impor Gula, APTRI Nilai Swasta Cenderung Lebih Diprioritaskan

JAKARTA- Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Muhammad Abdul Ghani mengeluhkan minimnya jatah kuota impor gula untuk perusahaannya yang nota bene, BUMN.

Keluhan tersebut terlontar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (21/06/2021) kemarin. Dirut PTPN itu juga mengungkapkan bahwa pihaknya hanya mendapat 2 persen dari total kuota impor. Padahal, PTPN memproduksi sekitar 50 persen dari total gula kristal putih (GKP) di Indonesia.

Kompas.com
Kompas.com

PTPN III pun meminta keberpihakan DPR untuk menambah kuota impor gula rafinasi. Karena, saat ini sekitar 90 persen impor gula dilakukan perusahaan swasta diduga tanpa kebun dan 8 persen lainnya diimpor perusahaan swasta dengan kebun sendiri.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) PTPN XI Jawa Timur, Sunardi Edy Sukamto menilai pernyataan Dirut PTPN III ke DPR itu merupakan fakta saat ini. “Itu wujud gagalnya pemerintah mengendalikan masalah Gula,” ungkap Edy kepada wartawan, Selasa (22/06/2021).

Baca :  Dampak Permenperin 03/2021, APTRI Jatim Bantah Biaya Produksi Gula Jadi Mahal

Edy mengakui bahwa persoalan pangan memang merupakan persoalan pelik dan menjadi hajat hidup masyarakat banyak. Karena ini ladang bisnis yang sangat menjanjikan. “Sekarang tinggal menunggu sikap presiden, mau serius atau tidak menyelesaikan masalah gula ini. Karena instrumen yang di buat tidak tegas dalam mendukung swasembada gula nasional,” ungkapnya.

Bahkan Edy mempertanyakan mengapa PTPN maupun RNI tidak diberi keleluasaan untuk impor, kalaupun diberi kenyataannya kecil sekali.

Padahal, menurutnya, jika kuota impor gula diserahkan ke BUMN, maka tata kelola industri gula tanah air bisa menjadi lebih baik.

“Kami mendukung pernyataan Dirut Holding perkebunan bahwa harus segera mengubah minset berpikir 180° itu benar. Jadi presiden harus tegas dan serius, kalau tatanan model seperti ini, tetap takkan selesai,” tegasnya.

Baca :  APTRI: Evaluasi Dua Pabrik Gula di Jatim

Gula adalah barang yang dibutuhkan masyarakat banyak, jadi menurutnya, pemerintah harusnya punya peran dominan mengawal khusus sampai swasembada.

“Waspadai kelompok tertentu yang pura-pura setuju dengan program capaian swasembada namun membuat jaringan-jaringan kuat untuk melumpuhkan program itu sendiri. Gula adalah produk politik dan manis,” ujarnya.

Edy juga mengaku persaingan sehat tidak akan terjadi, jika 11 pabrik gula swasta hanya berorientasi pada bahan baku impor raw sugar.

“Justru yang sebenarnya terjadi, mereka berbagi-bagi pundi- pundi fee untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan dan kelompok politik mereka,” tuturnya lagi.

Edy menyarankan langkah swasembada cepat hanya bisa dilakukan dengan merevolusi mental moral dan struktural bidang-bidang strategis.

Baca :  Permenperin 03/2021 Dianggap Ancaman Serius Bagi UMKM Jatim

“Pangan harus diserahkan pada ahli yang profesional. Jangan orang politik memegang peranan di tempat itu, apalagi menjadi backing- backing. Maka hancur dan habislah negara yang kita cintai ini,” lirihnya.

Edy mengatakan, mekanisme pengaturan harga gula sebenarnya tidak masalah sepanjang tetap memperhatikan kondisi nyata di bawah.
“Kita setuju dengan pasar bebas namun jangan terlena dengan harga murah membuat kita mati produktifitas,” pungkasnya. ***