Dampak Permenperin 03/2021, APTRI Jatim Bantah Biaya Produksi Gula Jadi Mahal

Tebu Rakyat Indonesia/ilustrasi

JAKARTA-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Timur, Sunardi Edy Sukamto menilai argumen para anggota DPRD Jawa Timur bahwa lahirnya Permenperin 03/2021 menyebabkan biaya produksi perusahan atau industri Makanan dan Minuman (Mamin) di Jatim jadi membengkak merupakan argumen  tanpa kajian yang matang.

“Pemerintah membuat aturan berdasarkan kajian dan hitungan yang jelas. Dan pemerintah memberikan ijin tugas untuk pemenuhan kebutuhan gula Rafinasi dari bahan baku import raw sugar kepada 11 pabrik Rafinasi yang sudah ada dan dengan pembatasan, tentu saja kajian dan hitungannya sudah memadai,” jelas Edy kepada wartawan, Jumat (17/06/2021).

Dan tentu saja, menurut Edy, penugasan tersebut meliputi tanggungjawab wilayah penyaluran dan pendistribusian nasional mulai ujung barat sampai ujung timur NKRI dengan subsidi silang margin, apalagi mereka untung besar.

“Pemerintah saja bisa bikin aturan BBM satu harga. Apalagi 11 pabrik rafinasi ditugasi dengan untung besar pasti lebih piawai melaksanakan tugas tersebut contohnya wilayah Jawa 1 harga,” ungkapnya.

Baca :  Beredar Surat APTRI Ke Menperin, Isinya Minta Evaluasi PT KTM

Jadi, kata Edy, kalau DPRD memahaminya salah maka menghitungnya juga akan salah.

Menurutnya, klaim bahwa 20 persen penyediaan lahan untuk penanaman tebu secara bertahap selama 5 tahun sampai pada akhirnya cukup memenuhi kapasitasnya pada tahun ke 5, artinya tahun ke 6 sudah tidak dapat komisioning raw sugar juga kurang masuk akal.

Harusnya, kata dia, kehadiran pabrik gula baru di Jatim dapat membantu dan menggenjot produksi gula untuk kebutuhan masyarakat Jatim.

“Tapi kalau hadirnya pabrik baru hanya untuk mematikan pabrik lama, ya buat apa.  Sejatinya swasembada bisa menambah atau meningkatkan jumlah produksinya, ini yang terjadi justru sebaliknya.

Sebelum ada pabrik swasta baru, lanjut Edy,  luas tanam lahan tebu mencapai 210.000 hektar dengan produksi gula 1 juta sampai 1,2 juta ton.

Sekarang dengan adanya pabrik baru luas tanam cenderung menurun dan produksi gula juga menurun, salah satunya karena gula Rafinasi rembes ke pasar.

Baca :  Permenperin 03/2021 Disinyalir Sengsarakan Petani Tebu

Edy menambahkan, sebelum adanya Permenperin 03/2021,  aturan yang dibuat pemerintah saat itu kurang kuat.

“Dan lebih parah lagi pengaturan izin soal pabrik gula kurang memadai sebelum adanya Permemperin 03/2021. Bayangkan satu pabrik lahir 2 macam gula ada Gula Kristal Putih (GKP) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) apalagi dengan GKP dapat penugasan bahan baku raw sugar import, ini kan sama saja mematikan industri gula berbasis tebu rakyat. Dengan hadirnya Permenperin 03/2021 persoalan itu mulai dibenahi,” tandasnya.

Selain itu, kata Edy lagi, sebelum lahirnya Permenperin 03/2021, tatakelola gula khususnya pengawasan kurang kuat.

“Apa menunggu matinya industri dalam negeri berbasis tebu? Kalau sudah petani mati dan tidak tanam tebu, berharap impor terus lebih murah. Kalau sudah lumpuh dan tergantung maka tinggal nunggu negara di bunuh ekonominya oleh negara lain,” sambungnya.

Baca :  Airlangga: Ada Pengalihan Gula Rafinasi ke Pasar untuk Tekan Harga

Edy juga menduga, pembelian tebu hasil panen petani dengan harga tinggi sebagai siasat belaka agar mendapat jatah impor gula rafinasi.

“Rendemen tinggi bolehlah dinikmati petani yang setor namun itu hanya untuk mengelabui bahwa 2 PG tersebut sudah cukup memenuhi syarat tebu namun berharap 80% bahan baku kekurangannya di beri ijin import,” tandasnya.

Sekali lagi, Edy menegaskan, hadirnya Permemperin no 3 tahun 2021 itu sudah tepat dan sebagai instrument bagi masyarakat dan penegak hukum dalam pengawasan terhadap peredaran gula sesuai jenis dan peruntukannya.

“Karena gula masuk dalam barang yang di awasi atau dalam pengawasan oleh negara. Peraturan di tetapkan untuk melindungi dan menjaga semua pihak supaya program swasembada bisa tercapai tentunya secara bertahap mengurangi impor dan menaikkan produksi dengan menjamin kelangsungan budidaya tanaman tebu dan pabriknya,” pungkasnya. ***